TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rustam Effendi akhirnya membuka rahasia di balik perbedaan sikap dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini diungkapkannya setelah lima tahun berlalu.

Sekadar mengingatkan, Rustam Effendi tahun 2016 mundur dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara setelah sempat dikritik secara terbuka oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat Ahok.

Ahok, saat itu, secara terbuka menyebut Rustam Effendi tidak mendukung programnya mengatasi banjir di Jakarta.

Sementara mantan Wali Kota Jakarta Barat itu mengaku telah bekerja secara maksimal untuk memastikan program penanganan banjir di Jakarta Utara berjalan dengan baik.

Karena dianggap tak becus kerja dan dikritik secara terbuka, Rustam Effendi saat itu milih mundur dan menjadi salah satu pejabat Pemprov DKI Jakarta yang mundur pada era kepemimpinan Ahok.

Dalam perbicangan khusus dengan Warkotalive.com di Kembangan, Jakarta Barat, Rustam Effendi yang kini menjadi Ketua PMI DKI Jakarta itu membongkar rahasia di balik kemundurannya tersebut.

Baca juga: Polisi Sebut Pesta Selebriti yang Didatangi Raffi Ahmad dan Ahok Tanpa Undangan Resmi

Baca juga: Jenazah Pilot Sriwijaya Air SJ-182 Kapten Afwan Berhasil Teridentifikasi Berkat DNA Anak Kandung

Saat itu Rustam mengaku berbeda pandangan dengan Ahok soal rencana penertiban di salah satu wilayahnya saat itu.

"Ya saat saya mundur dari Wali Kota Jakarta Utara itu ada beda pemahaman dengan Pak Gubernur. Polanya sama tapi hanya memang strateginya yang berbeda," kata Rustam Effendi ditemui beberapa waktu lalu.

Rustam mengisahkan, saat itu Jakarta Utara tengah terjadi proses penertiban, terutama penertiban kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara.

Ia menghendaki proses penertiban itu dilakukan dengan pola tertentu, yaitu didahului dengan pendekatan secara persuasif.

Baca juga: Kata Puput Nastiti Devi soal Pernikahannya dengan Ahok: Apa Alasan Saya Nolak?

Hanya saja, Ahok saat ini meminta untuk segera dilakukan upaya penertiban.

Atas dasar beda pandangan ini, Rustam pada akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara.

"Saat itu pimpinan meminta secepatnya, soal urusan diselesaikan belakangan. Saya bilang itu tidak bisa Pak, nah hal ini yang jadi pangkal perbedaan pandangan," katanya.