Tribun

Gejolak di Partai Demokrat

Isu Kudeta Partai Demokrat, Pengamat Sebut Ada Upaya Eksploitasi dan Minta Jokowi Tegur Moeldoko

Munculnya nama Moeldoko dipertanyakan karena masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan minta Jokowi memberi teguran.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
zoom-in Isu Kudeta Partai Demokrat, Pengamat Sebut Ada Upaya Eksploitasi dan Minta Jokowi Tegur Moeldoko
TRIBUNNEWS Ilham Rian Pratama / KOMPAS.com Haryanti Puspa Sari
AHY dan Moeldoko. Tanggapan pengamat terkait isu kudeta partai Demokrat. 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menaggapi isu kudeta Partai Demokrat yang dilakukan orang dalam lingkaran Istana.

Tudingan ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

AHY menyebut, orang yang terlibat dalam gerakan itu terdiri dari kader yang saat ini masih aktif di partai, mantan kader, dan non-kader.

Sedangkan seorang yang non-kader partai disebutnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Burhanuddin Muhtadi menjelaskan nama-nama tokoh internal partai yang ingin mengkudeta merupakan nama-nama lama yang sudah lama menempatkan diri sebagai oposional Partai Demokrat.

"Pertama dari sisi aktor internal Partai Demokrat yang muncul dimedia entah itu Bung Jhoni Allen, Max Sopacua atau Marzuki Alie, itu bukan aktor lama yang selama ini menampilkan sikap oposional partai Demokrat." 

"Mungkin ini bagian dari riak terakhir kongres Partai Demokrat yang terlalu terburu-buru," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: AHY Kirim Surat ke Jokowi Dinilai Malah Rugikan Demokrat

Baca juga: Mahfud Bantah Restui Moeldoko, Max Sopacua: AHY Jangan Lebay!

Menurutnya, munculnya nama Moeldoko perlu dipertanyakan karena ia merupakan pejabat Istana.

Ia mengungkapkan jika ada upaya untuk mengkekspoitasi isu ini karena Partai Demokrat berada di luar pemerintahan.

"Tetapi munculnya nama Moeldoko itu jelas secara politik probematik dan Partai Demokrat mempunyai hak untuk mengklarifikasi ke Jokowi."

"Nah pertanyaannya adalah kenapa klarifikasinya dilakukan secara terbuka dan ada kesan mengeksploitasi. Meskipun tidak salah, tapi itu hak Partai Demokrat untuk mem-blow up isu ini," imbuhnya.

Burhanuddin mengatakan apa yang dilakukan Moeldoko merupakan kesalahan karena ia masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden.

"Karena terlepas dari logis atau tidaknya dan itu diakui oleh Moeldoko ada pertemuan Moeldoko dengan elemen Partai Demokrat. Mungkin secara politik itu incorrect kepala KSP terlibat urusan partai lain apalagi oposisi," ungkapnya.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi dengan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKNHK 35+) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi dengan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKNHK 35+) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (27/1/2021). (istimewa/KSP)

Baca juga: DPP Demokrat Diminta Ungkap Sosok Kader Aktif Terlibat Rencana Kudeta AHY

Baca juga: Profil Jhoni Allen Marbun, Kader Demokrat yang Diduga ikut Kudeta, Mantan Timses Anas Urbaningrum

Menurutnya, isu ini diekspoitasi karena Partai Demokrat bisa mendapatkan suara dari pemilih Gerindra yang kini bergabung ke pemerintahan. 

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas