"Kalau misalnya pemilih Gerindra lari ke Demokrat bisa jadi kekuatan utama. Tidak ada salahnya Partai Demokrat mengeksploitasi isu ini," katanya.

Menurutnya, Jokowi harus melakukan tindakan atas isu yang beredar dan melibatkan pejabat Istana.

"Pak Jokowi harus menjawab problem etik karena ada kemungkinan orang terdekatnya yang bisa jadi secara normatif melanggar pakem. Minimal menegur."

"Kalau jadi terbuka itu tamparan buat Moeldoko. Bagaimanapun kejadian ini melibatkan orang terdekatnya," ungkap pria 43 tahun ini.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, menjawab tudingan adanya orang Istana yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Moeldoko menjelaskan permasalan ini tidak melibatkan Istana maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya tudingan yang diungkapkan AHY ke Istana salah sasaran karena Presiden Jokowi tidak mengetahui permasalahan ini.

"Jangan dikit-dikit istana dalam hal ini saya mengingatkan dan jangan ganggu pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu apa-apa," ujar Moeldoko, Senin (1/2/2021) malam, dilansir YouTube Kompas TV.

Ia mengungkapkan masalah ini merupakan masalah pribadinya bukan Istana.

"Jadi itu urusan saya Moeldoko bukan KSP," tegasnya.

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan dugaan kronologi dirinya bisa dituding ingin mengkudeta partai Demokrat.

"Jadi ceritanya begini, beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orang yang terbuka. Saya mantan panglima TNI tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun."

"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong kita terima. Konteksnya apa saya tidak mengerti. Pada curhat tentang situasi yang terjadi, saya dengarin," ungkap pria kelahiran Kediri ini.

Moeldoko merasa prihatin setelah mendengar penjelasan terkait kondisi partai Demokrat terkini.

"Saya prihatin dengan situasi itu karena saya bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.

(Tribunnews.com/Mohay)