Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diminta untuk tidak lagi memikirkan 'kendaraan' politik untuk dapat maju pemilihan presiden (pilpres) 2024. 

Apalagi, belakangan ini Moeldoko dikaitkan dengan isu 'gerakan kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Oleh karena itu, Demokrat mengajak Moeldoko untuk turut berjuang merevisi UU Pemilu agar ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold / PT) menjadi 0 persen.

Baca juga: Moeldoko Singgung LBP saat Ditanya Kudeta Partai Demokrat, Rocky Gerung: Mungkin Dijadikan Jembatan

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021). 

"Saya sarankan kepada Pak Moeldoko sebaiknya ayok turut berjuang sama-sama untuk merevisi UU Pemilu agar presidential threshold itu 0 persen. Itu saya setuju," kata Herman. 

"Enggak usahlah mikirin ngambil-ngambil kendaraan yang sudah ada. Apalagi mengambil paksa kepemimpinan partai," imbuhnya. 

Herman juga menyarankan kepada Moeldoko, agar memberi saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung partai koalisi merevisi UU Pemilu.

Baca juga: Demokrat : Kader Diundang Moeldoko Akan Diberikan Dana Tanggap Bencana Alam, Tapi Malah Bicara KLB

Dengan adanya revisi tersebut, peluang Moeldoko maju Pilpres 2024 tanpa dukungan parpol terbuka lebar apabila PT menjadi 0 persen. 

"Dan ya Pak Moeldoko harus berjuang untuk merevisi dan menurunkan PT 0 persen," ucapnya.