"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mall administrasi,  dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden.

Sehingga menurutnya masyarakat memiliki andil atau menjadi bagian dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Presiden mengatakan meski banyak hal yang sudah diraih dalam pelayanan publik, namun harus disadari juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu,  catatan atau laporan tahunan Ombudsman RI sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik  di masa yang akan datang.

Baca juga: Respons Pernyataan JK, Jubir Presiden Beberkan Sejumlah Pasal

Baca juga: Yusril Komentari Pernyataan JK: Demokrasi Seperti Apa yang Ingin Dijalankan?

Terkait dengan pernyataan Jokowi itu, Wakil Presiden RI ke-6 Jusuf Kalla (JK) juga sempat bersuara.

JK mempertanyakan soal bagaimana pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi.

Namun JK juga mempertanyakan soal bagaimana cara menyampaikan kritik kepada pemerintah tanpa ditangkap polisi.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah’,” ujarnya dalam tayangan di kanal YouTube PKSTV DPR RI yang diunggah pada Jumat, 12 Februari 2021.

“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.“Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” sambungnya.

(Tribunnews.com/Tio, Taufik Ismail)