Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

UU Pemilu

Pemerintah Tolak Revisi UU Pemilu, Mensesneg Bantah Muluskan Karier Politik Gibran dan Jegal Anies

Mensesneg Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi 2 UU terkait pemilu dan Pilkada. Ini bukan untuk Gibran.

Pemerintah Tolak Revisi UU Pemilu, Mensesneg Bantah Muluskan Karier Politik Gibran dan Jegal Anies
Foto Kolase Tribunnews.com
Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming. 

Mensesneg berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

"Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu," ujarnya.

Pratikno juga membantah penolakan pemerintah terhadap revisi UU Pemilu berkaitan dengan memuluskan karier politik putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

"Mas Gibran masih jualan martabak pada tahun 2016 jadi pengusaha, tidak ada kebayang juga kan maju sebagai wali kota saat itu. Jadi sekali lagi itu jangan dihubung-hubungkan dengan itu semua," ujar Pratikno.

Gibran Rakabuming Raka mengikuti fit and proper test di Panti Marhaen Semarang, Sabtu (21/12/2019).
Gibran Rakabuming Raka mengikuti fit and proper test di Panti Marhaen Semarang, Sabtu (21/12/2019). (KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA)

Pratikno juga meminta publik tidak mengaitkan sikap pemerintah yang tidak menginginkan revisi UU Pemilu dengan upaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pemilu selanjutnya.

"Enggak lah. Ingat, undang-undang (Pilkada) itu ditetapkan tahun 2016. Pak Gubernur DKI waktu itu masih jadi Mendikbud. Jadi enggak ada hubungannya lah itu," ujar Pratikno.

Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Perayaan Imlek 2572 Nasional
Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Perayaan Imlek 2572 Nasional (Lusius Genik/Trbunnews.com)

Rencana revisi UU Pemilu bergulir mulai dari perdebatan ihwal terbuka atau tertutupnya sistem pemilu hingga ambang batas parlemen dan pencalonan presiden.

Perdebatan kemudian bergerak sampai ke isu normalisasi pemilihan kepala daerah pada 2022 dan 2023. Jika disepakati, normalisasi ini akan mengubah jadwal Pilkada Serentak 2024 yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Awalnya hanya PDI Perjuangan yang menyatakan sikap menolak normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023. Fraksi lainnya tak ada yang memberikan catatan.

Kini mayoritas fraksi di DPR 'balik badan' menyatakan menolak revisi UU Pemilu secara keseluruhan, termasuk di dalamnya perubahan jadwal pilkada.

Hanya tersisa PKS dan Partai Demokrat yang ingin revisi dan mengembalikan Pilkada ke 2022.

Sikap sejumlah fraksi ini pun kemudian dikaitkan dengan pengaruh istana. Partai Demokrat melihat ada upaya dari kelompok tertentu yang memaksakan Pilkada 2024 untuk kepentingan pragmatis.(Tribun Network/fik/wly)

Ikuti kami di
Editor: Anita K Wardhani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas