TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku masih memantau isu kudeta atau pengambilalihan kekuasaan atas kepempinannya di Demokrat.

Menurut AHY, isu kudeta yang dilancarkan beberapa pihak ini merupakan tindakan ilegal dan inkonstitusional.

"Saya terus memantau dan menerima laporan dari para kader tentang Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara ilegal dan inkonstitusional."

"Yang masih saja berupaya untuk melakukan pemberontakan dan pengkhianatan hingga saat ini," kata AHY dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (18/2/2021).

Suami dari Annisa Pohan ini juga menuturkan, isu kudeta yang menimpa Partai Demokrat memiliki pola yang sudah kuno.

Pertama, kata AHY, mereka berupaya untuk mempengaruhi para pemilik suara.

Baca juga: Tepis Isu Abaikan Jasa Pendiri Partai, AHY Bertemu Mantan Ketum Demokrat Subur Budhisantoso

Baca juga: Mantan Wasekjen Demokrat Nilai AHY Abaikan Jasa Pendiri Partai, Demokrat: Ada SBY Effect yang Besar

Setelah tidak berhasil, mereka mencoba mempengaruhi pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat.

Kemudian setelah tidak berhasil lagi, mereka mencoba mempengaruhi mantan pengurus partai yang kecewa dan mengklaim itu merepresentasikan pemilik suara.

"Kedua, berupaya mencoba mempengaruhi kita semua dengan mengklaim telah berhasil mengumpulkan suara sekian puluh bahkan sekian ratus suara. Padahal itu hoax dan tipuan belaka," terang AHY.

Putra sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menyebut, mereka menggunakan alasan Kongres Luar Biasa (KLB) karena faktor internal Partai.

Padahal, lanjut AHY, yang mereka inginkan hanya memuluskan jalan seseorang menjadi calon presiden (Capres) 2024 mendatang.

"Padahal persoalannya adalah eksternal, yakni kelompok ini sangat menginginkan seseorang sebagai Capres 2024 dengan jalan menjadi Ketua Umum PD melalui KLB," ungkapnya.

Untuk itu, ia pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kader Demokrat yang masih setia kepadanya.

Terlebih kepada mereka yang tetap menjaga kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat.

Baca juga: Demokrat Heran Presiden Jokowi Lempar Wacana Revisi UU ITE Tapi Tolak RUU Pemilu

Baca juga: Legislator Demokrat: Pengurangan Masa Libur Harus Dikaji Lebih Komprehensif