"Kalau karyawan gratisnya yang bayar pengusahanya. Mereka mau," ujar JK yang juga berlatar belakang pengusaha. 

JK menerangkan, pengusaha tidak keberatan untuk membiaya vaksin mandiri bagi karyawannya daripada produktivitas perusahaan terganggu. 

Selain itu, selama ini, pengusaha juga keluar biaya untuk tes Covid-19 bagi karyawan. 

"Daripada tiap hari tidak masuk kantor, produksi tidak jalan atau setiap minggu PCR, antigen, lebih baik biayai vaksin," kata JK. 

Baca juga: 1.363.138 Tenaga Kesehatan Terima Suntikan Vaksin Covid-19 Dosis Pertama hingga 24 Februari

Soal ketersediaan vaksin untuk vaksinasi mandiri, JK mengatakan penyediaan vaksin tetap dilakukan oleh pemerintah. 

Setelah vaksin datang, pengusaha baru membayar vaksin tersebut. 

JK berharap vaksin mandiri sudah bisa dimulai pada Maret nanti. 

Ditanya soal isu ketidakadilan dalam vaksin mandiri karena terkesan yang berduit mendapat lebih dulu vaksin, JK membantahnya. 

Menurut JK, dengan vaksinasi mandiri, produktivitas bergerak dan ekonomi akan bergerak. 

Vaksinasi mandiri juga mempercepat program vaksinasi pemerintah.

"Kalau direksi perusahaan cepat divaksin maka dia menggerakkan usahanya lebih cepat. Orang yang tidak mampu bisa bekerja. Kenapa ada orang tidak mampu? Karena ada pengangguran, ada PHK."

"Tapi kalau ini digerakkan, orang semua di perusahaan sehat kan bisa menggerakkan ekonomi ini dan mempercepat proses vaksinasi."

"Jadi, jangan menganggap orang yang berada itu musuh, dia yang menggerakkan ekonomi ini," jelas dia. 

Berikut wawancara lengkap JK (simak di menit ke 27):