TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mengusulkan agar posisi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) diisi dari kalangan TNI. 

Terkait usulan itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid belum bisa memberikan pandangannya secara menyeluruh.

Hanya saja, menurutnya usulan tersebut sepintas dapat dikatakan baik. 

"Sepintas usulan itu baik, namun saya belum tahu persis pertimbangan dari Komjak (atas usulan itu)," ujar Jazilul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021). 

Baca juga: Kejagung Masih Teliti Aset Tersangka Asabri Senilai Ratusan Miliar di Boyolali dan Solo

Meski demikian, Jazilul tak mempermasalahkan siapapun nantinya yang akan mengisi posisi tersebut. 

Sebab Jaksa Agung ST Burhanuddin, kata dia, pasti akan memilih sosok terbaik untuk mengemban jabatan tersebut. 

"Tentu itu kewenangan Jaksa Agung untuk memilih yang terbaik dalam membantu tugasnya. Saya selaku komisi III mendukung siapapun yang diangkat oleh Jaksa Agung sebab pastinya sudah melalui seleksi yang ketat," kata Jazilul. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam perpres ini, diatur soal posisi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

"Betul, itu sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh presiden. Kita tinggal bagaimana perkembangan selanjutnya untuk pelaksanaan," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, saat dimintai konfirmasi, Jumat (19/2).

Baca juga: Periksa Tan Kian 2 Kali Terkait Kasus Asabri, Ini Kata Kejagung RI 

Berikut susunan organisasi Kejagung versi Perpres terbaru:

Pasal 5
Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:
a. Jaksa Agung;
b. Wakil Jaksa Agung;
c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
h. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
i. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
j. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
k. Staf Ahli; dan
l. Pusat