Shinta mengatakan sektor usaha yang paling banyak adalah manufaktur atau industri pengolahan.

Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan tingginya antusiasme pengusaha untuk membantu pemerintah dalam penyediaan vaksin dalam rangka mencapai target herd immunity.

Meski demikian, pengusaha masih menunggu informasi dari pemerintah terkait jenis vaksin yang akan diberikan.

"Ini sukarela ya, jadi bukan cuma perusahaan swasta nasional saja, tapi juga PMA, PMDN bahkan UKM yang, tujuannya untuk membiayai karyawan mendapatkan vaksin secara gratis," tambahnya.

Shinta juga mengatakan ada sekitar 6,5 juta karyawan yang akan mendapatkan vaksin dari 7.000 perusahaan yang telah mendaftar tersebut.

Diperkirakan, total jumlah karyawan yang akan mendaftar hingga penutupan pendaftaran, Minggu (28/2/2021), mencapai 7 juta.

"Kalau target total karyawannya 20 juta yang akan mendapatkan vaksin. Karena itu setelah penutupan pendaftaran kami akan evaluasi lagi, apakah atau kapan akan dibuka lagi pendaftaran perusahaan yang ikut vaksin mandiri," tuturnya.

Shinta juga menegaskan, vaksin mandiri bersifat opsional sehingga tak ada kewajiban bagi perusahaan untuk mendaftar.

"Ini sukarela, ya, jadi bukan cuma perusahaan swasta nasional saja, tapi juga PMA, PMDN bahkan UKM yang, tujuannya untuk membiayai karyawan mendapatkan vaksin secara gratis," tambah Shinta menjelaskan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan kerja sama untuk melakukan vaksinasi mandiri dari para pengusaha.

Namun, RS swasta memastikan siap untuk bekerja sama dalam menjalankan program vaksinasi mandiri.

"Selama ini, kan, kami sudah sering kerja sama dengan pengusaha termasuk untuk penyediaan PCR test. Tapi, untuk vaksin belum, tapi kami siap untuk kerja sama," ucapnya.

Hingga saat ini asosiasi juga masih menunggu keterangan pemerintah terkait dengan skema pengadaan vaksin.(tribun network/rin/dod)