Setahun Pandemi Covid-19 di Indonesia, PKS: Pemerintah Bingung, Rakyat Jadi Korban
refleksi dan evaluasi besar harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat capaian kasus corona bukan sekadar angka tanpa makna.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi virus Corona atau Covid-19 tepat satu tahun melanda Indonesia pada Selasa (2/3/2021) lalu.
Hingga Rabu (3/3/2021), total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tercatat 1.353.834 orang.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menilai, refleksi dan evaluasi besar harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat capaian kasus itu bukan sekadar angka tanpa makna.
Baca juga: Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas sebagai Tersangka, Polri Segera Limpahkan Berkas ke Kejaksaan
Akan tetapi, efek dari rangkaian statement, kebijakan, anggaran dan polemik yang dilakukan pemerintah berdampak langsung pada rakyat.
"Sudahkah langkah pemerintah tepat selama ini? Saatnya periksa kembali peta jalan penanganan pandemi Covid-19, jangan malah mengendurkan langkah. Pemerintah bingung, justru rakyat yang jadi korban," kata Netty, melalui keterangannya, Kamis (4/3/2021).
Sampai saat ini tercatat jumlah kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 36.721 orang.
Baca juga: Alasan Seseorang yang Miliki Alergi Obat Dapat Disuntik Vaksin Covid-19
"Mereka adalah rakyat yang menjadi korban, yang seharusnya dilindungi segenap jiwa dan raganya oleh pemerintah sebagaimana amanat konstitusi. Jangan pernah abai tentang hal ini, terlebih lagi sudah terdapat mutasi Covid-19 di Indonesia," ucapnya.
Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini memberi catatan atas satu tahun pandemi di Indonesia.
Pertama, keseriusan untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik. Cuitan, seloroh, dan canda yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat pemerintah tidak terjadi lagi dalam kebijakan apapun, apalagi dalam konteks bencana.
Kedua, soal kebijakan 3T dan kesiapsiagaan penanganan kesehatan.
Menurutnya, pemerintah harus memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kapasitas 3T yang sudah dilakukan selama ini.
Selain iti memastikan penggunaan alat test yang standar untuk mendapatkan hasil akurat.
"Selanjutnya, pemerintah menginformasikan sudah memeriksa 10.868.049 spesimen dari 7.243.182 orang yang diambil sampelnya. Jika mengambil standar WHO yang mengharuskan tracing paling tidak 30 orang tiap 1 kasus positif, seharusnya dari 1,347 juta kasus positif setidaknya sejumlah 30 juta orang yang harus diperiksa dan dites," katanya.
