Kata Sejumlah Pengamat Politik soal Konflik Demokrat: Jokowi Harusnya Selamatkan Demokrat
Lantas apa kata pengamat politik atas konflik di Demokrat? Sejumlah pengamat politik memberikan analisisnya.
Penulis: Daryono
Editor: Garudea Prabawati
3. AD/ART Demokrat Dicurigai Sudah Dirancang untuk Amankan Posisi AHY dari Potensi KLB
Pengamat politik Karyono Wibowo menilai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat diduga sengaja dirancang untuk mengamankan dinasti Cikeas.
Menurutnya hal itulah yang menyebabkan sejumlah mantan kader menggelar kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.
"Diduga AD/ART Demokrat sengaja dirancang untuk mengamankan kepemimpinan AHY, dinasti Cikeas," ujar Karyono, kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021).
Karyono menyoroti syarat penyelenggaraan KLB Partai Demokrat yang harus mengantongi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Baca juga: Andi Mallarangeng Tuding KLB Demokrat Moeldoko Cs Abal-abal, Menteri Yasonna Diminta Tolak
Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ayah dari AHY yang memegang posisi ketua umum.
"Maka sampai 'jambul wanen' atau sampai kapanpun sulit mendapatkan persetujuan KLB. Mengharapkan persetujuan dari SBY untuk melaksanakan KLB ibarat menunggu matahari terbit dari barat jika salah satu tujuan KLB adalah untuk mengevaluasi apalagi mengganti ketua umum," jelas Karyono.
"Dengan aturan AD/ART seperti itu, maka pelaksanaan KLB untuk mengevaluasi kepemimpinan AHY pasti sulit," imbuhnya.
4. Jokowi Disarankan Evaluasi Moeldoko
Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Moeldoko.
Hal ini terkait peran Moeldoko dalam KLB Demokrat hingga ia terpilih sebagai Ketua Umum.
“Presiden harus mengevaluasi. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden,” kata Umam saat dihubungi, Jumat (5/3/2021), dikutip dari Kompas.com.
Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan.
Sebab, jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.
Baca juga: Soal Kudeta Demokrat, Mantan Kader Demokrat Roy Suryo Anggap De Javu Sedang Terjadi
