Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gejolak di Partai Demokrat

Kemenkumham Bakal Kaji Legalitas KLB Demokrat Deli Serdang

Kemenkumham bakal mengkaji keabsahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kemenkumham Bakal Kaji Legalitas KLB Demokrat Deli Serdang
Tribun-Medan.com
Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bakal mengkaji keabsahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Kita menghargai hak-hak warga dan kelompok, soal berbeda pendapat adalah lumrah dan bisa dipahami. Soal ada yang mengatakan bahwa KLB ilegal itu bisa diuji nanti," ujar Staf Khusus Menkumham Yasonna Laoly, Ian Siagian, lewat keterangan tertulis, Minggu (7/3/2021).

Kata Ian, Kemenkumham akan memproses hasil KLB yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Baca juga: Hasil KLB Demokrat di Deli Serdang Akan Didaftarkan ke Kemenkumham Besok

"Kami akan terima dan proses verifikasi, akan berjalan sesuai dengan aturan," katanya.

Ia memastikan proses verifikasi terkait keabsahan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang akan berjalan tanpa intervensi dan dilakukan secara adil.

Ian enggan menanggapi soal pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut KLB Deli Serdang ilegal.

Baca juga: Politikus Demokrat Taufiqurrahman Duga Ada Kekuatan Besar di Balik KLB dan Terpilihnya Moeldoko

"Itu hak mereka mengatakan ilegal, tapi pemerintah harus hadir dan fair, tidak berpihak. Ya (akan dijalankan aturan yang berlaku)," katanya.

Diwartakan sebelumnya, satu di antara pendiri Partai Demokrat dan penggagas acara KLB Hencky Luntungan mengatakan, akan mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham, Senin (8/3/2021) besok.

"Iya (besok didaftarkan ke Kemenkumham). Mudah-mudahan tak ada kendala," ungkapnya kepada Tribunnews, Minggu (7/3/2021).

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas