Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Permintaan tersebut menyusul kisruh yang terjadi di Partai Demokrat setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang menetapkan Moeldoko menjadi Ketua Umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua Umum KOMBATAN Budi Mulyawan menyebut Pemerintahan Presiden Jokowi berpotensi terseret persoalan Partai Demokrat secara menyeluruh.

Hal itu dikarenakan Moeldoko masih mengemban jabatan KSP.

"Pada akhirnya kisruh ini berpotensi menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret-seret masalah yang sebenarnya bukan "Perang mereka," ucap Budi Mulyawan dalam keterangannya, Minggu (7/3/2021).

"Karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," imbuh Budi Mulyawan.

Budi mengatakan, bila pemerintahan terseret-seret kisruh Partai Demokrat, tidak menutup kemungkinan ritme kerja akan sangat terganggu.

"Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini," ujar Budi.

Atas dasar itu KOMBATAN meminta Presiden Jokowi segera mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.

"Dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi, meminta atau merekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk Mencopot Jabatan Kepala KSP yang diemban oleh Moeldoko," tegas Budi Mulyawan.

Baca juga: Sebelum Moeldoko, Gatot Nurmantyo Juga Mengaku Pernah Ditawari Jadi Ketum Demokrat Versi KLB

Baca juga: Pengamat: Pak Moeldoko Seharusnya Tidak Manfaatkan Kekisruhan Rumah Tangga Orang

Alasan lain Moeldoko harus dicopot yakni sepak terjang politiknya yang dinilai telah menyimpang jauh dari visi dan misi presiden.

Aksi Moeldoko mengkudeta AHY dari Partai Demokrat, lanjut Budi Mulyawan, telah merong-rong kewibawaan Presiden Jokowi.

"Kewibawaan Presiden Jokowi sedang dirong-rong. Moeldoko secara sistematis dan masif sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024 dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP," kata dia.