Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan konflik yang saat ini tengah terjadi dalam kubu partainya merupakan kondisi yang serius.

Dirinya menyebut, konflik politik yang terjadi selama kurang lebih dari satu bulan ini terjadi dengan tidak sengaja atau bahkan hanya sekedar mencari sensasi.

"Kami tidak dengan sengaja ataupun berupaya untuk mencari sensasi, mencari panggung, mendramatisasi keadaan, itu bukan karakter dan DNA Partai kami," kata AHY saat menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin (8/3/2021).

Baca juga: Polri Antisipasi Dualisme Partai Demokrat yang Bisa Ganggu Kamtibmas

AHY mengatakan kejadian yang saat ini dialami partainya merupakan permasalahan serius karena adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

Gerakan tersebut kata AHY didalangi oleh sejumlah aktor utama mantan kader Partai Demokrat yang telah diberhentikan secara tidak terhormat.

"Semua itu (kader) sebetulnya sudah diberhentikan tetap dari partai bahkan dipecat secara tidak hormat karena perilaku buruk dan juga pelanggaran berat terhadap konstitusi Partai Demokrat, fakta integritas dan etika politik," tegas AHY.

Terlebih kata dia, buntut dari gerakan ini yang didasari oleh adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu turut dicampuri dengan keterlibatan aktor eksternal.

Yang dimaksud aktor eksternal oleh putra dari eks Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Kendati demikian, kata AHY, upaya yang dilakukan KSP Moeldoko dalam merebut Partai Demokrat adalah dengan cara yang ilegal dan inkonstitusional.

"Kami bisa menyampaikan ini secara tegas dan penuh keyakinan karena kami memiliki segala bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan," tukas AHY.

Dia menekankan bahwa kegiatan KLB yang terjadi di Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu merupakan kudeta yang abal-abal, bodong dan tidak dapat disahkan secara konstituen Partai Demokrat.

Karena, menurut AD/ART Partai Demokrat, KLB yang konstituen harus disetujui dan didukung dua pertiga dari jumlah DPD, dan setengah dari jumlah DPC serta persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sedangkan kata dia, pada KLB yang terjadi saat itu seluruh anggota, baik dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut.

Seluruhnya kata AHY dikonfirmasi berada di daerah masing-masing. Oleh karenanya AHY mengatakan bahwa KLB yang terjadi siang tadi merupakan ilegal.

Menanggapi hal ini, AHY menegaskan, saat ini tidak ada dualisme dalam tubuh Partai Demokrat.

"Kami tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat, saya Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, dan konstitusi kami juga tidak berubah yang telah disahkan oleh Kemenkumham," tegasnya.