Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago turut merespon terkait adanya konflik yang terjadi di kubu Partai Demokrat.

Dia menduga adanya skenario keterlibatan pemerintah dalam waktu jangka panjang atas konflik di Partai Demokrat saat ini.

Hal itu diungkapkan Pangi, karena dia melihat sangat minimnya peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini.

"Kenapa presiden mendiamkan? Saya mencermati kalau melihat panggung belakang, desain belakang tidak hanya terjebak desain depan, ada skenario desain panjang sebenarnya yang diambil oleh pemerintah oleh presiden," kata dia dalam bincang Tribun Corner, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Enam Mantan Kader Gugat AHY, Salah satunya Marzuki Alie, Demokrat: Mereka Sendiri Tak Percaya Diri

Baca juga: Foto Ahok, Puput dan Veronica Disandingkan dengan Foto Kaesang, Felicia dan Nadya, Ini kata Nicholas

Terlebih kata Pangi, dalam konflik ini terlibat anak buah Jokowi di dalam istana yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

Menanggapi ini, Pangi menegaskan bahwa integritas Jokowi sebagai Presiden RI harusnya dapat ditunjukkan dengan mengambil sikap terkait kondisi saat ini.

Kalau minim sikap bahkan cenderung diam, Pangi menduga adanya niat kekuasaan yang erat kaitannya dengan masa jabatan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Baca juga: Moeldoko Aktor di Konflik Partai Demokrat, Pengamat Minta Jokowi Ambil Sikap

"Saya memahami jangan-jangan dugaan saya, boleh dikoreksi, Moeldoko hanya sebagai pion dan ini menjadi tumbal saja dari agenda kekuasaan jangka panjang," ungkapnya.

"Apakah itu ada kaitan dengan masa jabatan tiga periode, karena dengan menguasai partai di parlemen semuanya akan mudah nanti mengusung koalisi," lanjut Pangi.

Bahkan kata Pangi, kalau Presiden Jokowi bisa menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin, harusnya bisa mengambil sikap dengan memecat KSP Moeldoko secara tidak hormat.

Pasalnya kata dia, Moeldoko merupakan pejabat negara dan berada di lingkaran istana negara serta Moeldoko merupakan anak buah Jokowi.

"Bagaimana mungkin secara logika dan akal sehat kita, ini anak bawahan kita, merusak rumah tangga (partai) orang lain, itu tidak boleh kita biarkan karena ini akan mengganggu citra pemerintah," ungkapnya.

Lebih jauh kata dia, dengan diamnya Presiden Jokowi dalam konflik ini maka dikhawatirkan akan ada indikasi dari masyarakat awam bahwa adanya pembiaran dari pemerintah.

Baca juga: Inilah Daftar Kekayaan Iti Octavia, Bupati Lebak yang Ingin Kirim Santet untuk Moeldoko

Baca juga: Amien Rais Bertemu Presiden Jokowi di Istana, Pertemuan 15 Menit Soal Kasus Kematian 6 Laskar FPI

Serta dirinya mengkhawatirkan akan adanya aksi pembajakan Partai Politik serupa dari pejabat lain nantinya seperti yang dilakukan Moeldoko saat ini.

Hal itu nantinya diyakini akan merusak sistem demokrasi serta sistem politik partai di Indonesia.

"Ini indikasi ini kemudian logika masyarakat awam ini (muncul) pembiaran, dan orang sering menyebut ini sebagai pembajakan demokrasi, begal demokrasi ini mengganggu sistem politik kita, sistem partai kita tapi itulah yang terjadi hari ini," tukasnya.