Fakta Rencana Impor Beras 1 Juta Ton: Digulirkan 2 Menteri hingga Dikritik DPR
Rencana impor beras 1 juta ton oleh pemerintah menjadi sorotan. Rencana impor itu muncul setelah Presiden Jokowi mengajak membenci produk asing.
Penulis: Daryono
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Sisi lain yang perlu diperhatikan, kata Mendag, yakni memastikan harga tetap stabil di tengah masyarakat.
"Kita juga lihat dari harga, kalau misalnya angka ramalannya bagus, tetapi harganya naik terus, berarti mengharuskan intervensi dari pemerintah. Kemudian juga adanya penugasan khusus, misalnya pengadaan beras untuk operasi pasar. Itu supaya disuplai oleh Bulog," tuturnya.
Baca juga: DPR Bentuk Panja: Harga Gabah Lagi Murah-murahnya, Kenapa Pemerintah Malah Impor Beras 1 Juta Ton?
Mendag Lutfi menambahkan bahwa impor 1 juta ton beras merupakan wacana pemerintah dan belum pasti realisasi angkanya sesuai.
Dirinya berkata jumlah impor mengikuti koefisien dari beberapa unsur termasuk iron stock tadi.
"Saya mau kasih contoh tahun 2018 pemerintah memutuskan untuk impor demi iron stock Bulog setidaknya 500 ribu ton. Namun faktanya yang diimpor tidak ada, kenapa? karena yang terjadi penyerapan dari pertani tinggi dan tidak mengharuskan Bulog untuk impor," urai mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini.
Mendag Lutfi menyampaikan Kementerian Perdagangan memiliki strategi yang tidak boleh didikte dan dipojokkan oleh pedagang.
Tujuannya tidak lain menjaga harga beras tetap stabil bukan untuk merusak harga jual para petani.
4. Kalangan DPR Menolak
Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah dalam melakukan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui perum Bulog.
DPR beralasan, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.
"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Senin, (15/3/2021).
Menurut Hasan, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian.
Oleh karena, ia meminta Perum Bulog meningkatkan singkronisasi dan kordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan.
"Kalo serapannya Bulog dilakukan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," tuturnya.
