TRIBUNNEWS.COM - Ekonom Rizal Ramli mengkritik wacana pemerintah untuk mengimpor beras dari luar negeri.

Menurut Rizal, jika benar-benar mendukung kalangan petani dalam negeri maka pemerintah harus menghapus sistem kuota impor beras.

Impor beras dinilainya akan memberi kemiskinan pada petani.

Hal itu diungkapkan Rizal lewat akun cuitan di Twitter-nya, @RamliRizal, Kamis (17/3/2021).

Baca juga: Anggota Komisi IV Kritik Rencana Impor Beras: Baru Wacana Saja Bikin Harga Gabah di Petani Jatuh

Baca juga: Alasan Mendag Impor Beras, Sebut Strategi Pemerintah Agar Tak Bisa Dipojokkan Spekulan

"Kalo betul-betul pro petani & pro pangan dalam negeri,, hapuskan sistem quota impor (rente puluhan triliun dan miskinkan petani)," tulisnya.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan, impor beras bisa diganti dengan sistem tarif.

Sehingga, negara nantinya akan mendapat tambahan penerimaan sekaligus kalangan petani terlindungi.

"Diganti dengan sistim tarif (negara dapat tambahan penerimaan dan dan petani dilindungi !)."

"Ndak ruwet, tapi kalau doyannya selfi-selfi doang dengan petani yo ambyar," kata Rizal.

Baca juga: Masuki Masa Panen Raya, Kementan Pastikan Stok Beras Aman

Baca juga: Jamin Stok Beras Nasional, Komisi IV Dorong Perum Bulog Tingkatkan Sinergitas Dengan Kementan

Selain itu, Rizal juga menulis cuitan lain terkait impor beras.

Ia menyinggung berapa jajaran menteri yang diduga mendukung kebijakan itu.

Dua menteri tersebut adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Diketahui, kedua menteri ini sama-sama punya jejak di Partai Golkar.

Baca juga: Wacana Impor Beras Dikritik, Mendag: Jaga Iron Stock Bulog

Rizal menuturkan, kebijakan impor dengan sebutan 'perampokan lewat kebijakan'.

"Memang yang terlatih dapatkan Rp besar dari rente impor dari dulu ya Mentri-mentri Golkar atau Mentri ex Golkar."

'"Perampokan lewat kebijakan" itu sangat memiskinkan petani padi, tebu, bawang dan penambak garam," tulisnya.

Ia bahkan juga menyentil Presiden Joko Widodo.

"Yang luarbiasa @jokowi ndak ngerti atau pura-pura ndak ngerti sambil selfi-selfi petani," lanjutnya.

Kebijakan Impor Beras Diperintahkan 2 Menteri Jokowi

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, rencana impor beras 1 juta ton itu dikeluarkan oleh dua menteri di Kabinet Jokowi. 

Dua menteri itu yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan. 

Hal itu diungkap oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso.

"Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor, ” kata Buwas, sapaan akrabnya, dikutip dari Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Anggota Komisi IV Kritik Rencana Impor Beras: Baru Wacana Saja Bikin Harga Gabah di Petani Jatuh

Menurut dia, kala itu, rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya tak pernah membahas impor beras.

Rapat itu hanya membahas stok pangan dalam negeri dan ancaman gangguan cuaca yang dapat mengganggu stok beras.

Buwas juga mengatakan, isu mengenai keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton mulai memberi tekanan terhadap harga petani gabah.

Sebab, hal itu diketahui saat memasuki masa panen raya pertama tahun ini yang berlangsung sepanjang Maret-April 2021.

"Ini ada panen, berarti ada benturan produksi dalam negeri dengan impor. Ini baru diumumkan saja sekarang dampaknya di lapangan harga di petani sudah turun, " ujar dia.

Alasan Menko Perekonomian Perintahkan Impor Beras

Kementerian Perekonomian menjelaskan mengapa pihaknya memerintahkan impor beras.

Dikutip dari Kompas.com, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan impor dibutuhkan untuk menjamin stok beras dalam rangka mengamankan pangan sepanjang 2021 sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik.

Menurut dia, persediaan pangan yang cukup mampu membantu kinerja perekonomian nasional.

Hal yang jadi dasar kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu memutuskan pemerintah perlu mengimpor beras. 

"Surplus memang ada. Namun, surplus hanya berada di 6-7 provinsi (sentra produksi) dan ada yang defisit. Belum lagi wilayah di pulau-pulau, "jelas Musdhalifah dikutip dari Harian Kompas.

Baca juga: Popmasepi: Produksi Pertanian Indonesia Semakin Baik, Jadi Tidak Perlu Impor

“Oleh karena itu, Bulog harus (memiliki persediaan) cukup agar dapat mengalirkan ke daerah- daerah tersebut,” tutur dia lagi.

Musdhalifah menggarisbawahi, angka 1 juta ton alokasi impor dan beras impor tidak digelontorkan saat panen raya.

Alokasi itu penting untuk menjaga stok Bulog sebesar 1,5 juta ton di akhir 2021.

 Alasan Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi angkat bicara terkait rencana impor beras 1 juta ton yang menuai kritik.

Menurutnya, langkah impor beras ini untuk menjaga stok beras di gudang Bulog. 

"Saya sebagai Menteri Perdagangan sudah dua kali ini, saya sampaikan, jadi Bulog ini punya yang namanya iron stock. Iron stock itu selalu mengikuti dinamika daripada stok dan harga," jelas Mendag saat konferensi pers daring, Senin (15/3/2021).

Mendag menegaskan bahwa jumlah iron stock mengikuti angka ramalan seperti yang kemarin disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).

"BPS memperkirakan kita akan sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Perkiraannya itu adalah 31,33 juta ton beras," tuturnya.

Sisi lain yang perlu diperhatikan, kata Mendag, yakni memastikan harga tetap stabil di tengah masyarakat.

Baca juga: DPR Bentuk Panja: Harga Gabah Lagi Murah-murahnya, Kenapa Pemerintah Malah Impor Beras 1 Juta Ton?

"Kita juga lihat dari harga, kalau misalnya angka ramalannya bagus, tetapi harganya naik terus, berarti mengharuskan intervensi dari pemerintah."

"Kemudian juga adanya penugasan khusus, misalnya pengadaan beras untuk operasi pasar. Itu supaya disuplai oleh Bulog," tuturnya.

Mendag Lutfi menambahkan bahwa impor 1 juta ton beras merupakan wacana pemerintah dan belum pasti realisasi angkanya sesuai.

Dirinya berkata jumlah impor mengikuti koefisien dari beberapa unsur termasuk iron stock tadi.

"Saya mau kasih contoh tahun 2018 pemerintah memutuskan untuk impor demi iron stock Bulog setidaknya 500 ribu ton."

"Namun faktanya yang diimpor tidak ada, kenapa? karena yang terjadi penyerapan dari pertani tinggi dan tidak mengharuskan Bulog untuk impor," urai mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini.

Mendag Lutfi menyampaikan Kementerian Perdagangan memiliki strategi yang tidak boleh didikte dan dipojokkan oleh pedagang.

Tujuannya tidak lain menjaga harga beras tetap stabil bukan untuk merusak harga jual para petani.

(Tribunnews.com/Shella/Daryono/Reynas Abdila) (Kompas.com/Muhammad Idris)

Baca artikel berita lain terkait Impor Beras