Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Dialog Harus Diutamakan dalam Menghadapi Masalah Bangsa

Realitas kebangsaan, bahwa bangsa ini dibangun dari berbagi pikiran konstruktif lewat berbagai dialog.

Dialog Harus Diutamakan dalam Menghadapi Masalah Bangsa
Ist
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. 

Jadi, ujarnya, sebelum mengamandemen UUD 1945 harus melalui kajian yang mendalam.

Demikian pula dengan usulan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang harus dikaji ulang, dipertimbangkan kembali secara mendalam.

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dr. Valina Singka, M.Si menganjurkan sebelum memutuskan amandemen konstitusi, perlu dilakukan evaluasi apakah problem yang dihadapi bangsa ini disebabkan oleh konstitusi atau karena pelaksanaan regulasi.

Bisa jadi, jelas Valina, undang-undang yang ada saat ini yang belum bisa menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat atau undang-undang yang ada belum dijalankan dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

Semangat amandemen, menurut Valina, tidak bisa dipisahkan dari gerakan reformasi.

Saat gerakan reformasi muncul, jelas Valina, semangat amandemen itu bertujuan membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kewenangan legislatif, serta mempertegas sistem presidensial.

Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari menilai saat ini ruang amandemen itu terbuka untuk merespon persoalan yang dihadapi bangsa.

Menurut Qodari, masalah yang dihadapi bangsa saat ini adalah ancaman polarisasi kekuatan bangsa.

"Kita sekarang ini sedang menuju pada perpecahan sebagai dampak polarisasi yang dikhawatirkan bisa berujung pada munculnya korban jiwa," ujar Qodari.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan, Atang Irawan berpendapat, penyelesaian masalah bangsa tidak melulu lewat amandemen konstitusi.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas