Pemerintah Tolak Kubu Moeldoko, Pengamat: Popularitas dan Elektabilitas Demokrat Akan Meningkat
Sebab, kata dia, Partai Demokrat kubu Moeldoko sungguh-sungguh tidak menjalankan KLB sesuai dengan AD/ART dan UU Partai Politik.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dengan ketua umum terpilih Moeldoko.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan keputusan pemerintah akan berdampak pada meningkatnya popularitas dan elektabilitas Partai Demokrat.
"Dengan keputusan pemerintah ini, popularitas Partai Demokrat diperkirakan makin tinggi. Begitu pula elektabilitas partai berlambang mercy tersebut," ujar Jamiluddin, kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).
Baca juga: Hasil KLB Kubu Moeldoko Resmi Ditolak, AHY akan Keliling Nusantara untuk Perkuat Soliditas Demokrat
Jamiluddin juga mengatakan penolakan dari pemerintah sebenarnya sudah bisa diperkirakan.
Sebab, kata dia, Partai Demokrat kubu Moeldoko sungguh-sungguh tidak menjalankan KLB sesuai dengan AD/ART dan UU Partai Politik.
Baca juga: AHY Akan Keliling Nusantara Mulai Akhir Pekan Ini Perkuat Soliditas Kader Partai Demokrat
"Jadi pemerintah sudah menegakkan hukum seadil-adilnya dan menepis isu adanya intervensi pemerintah," kata Jamiluddin.
Selain itu, Jamiluddin berharap Partai Demokrat tetap akan berperan sebagai partai oposisi yang berkoalisi dengan rakyat.
"Hal ini diperlukan agar di parlemen fungsi pengawasan tetap berjalan, sehingga check and balance masih ada di Indonesia. Itu juga membuat optimisme bahwa demokrasi akan tetap tumbuh subur di Indonesia," tandasnya.
