Diddy mengatakan, saat ini Presiden Jokowi sedang fokus berkerja untuk rakyat dengan melakukan vaksin nasional. “Karena itu, tentu Presiden tidak ada energi untuk mengurus KLB Demokrat,” ujarnya.

Ditanya terkait apa yang harus dilakukan Partai Demokrat versi KLB pasca keputusan Kemenkumham, Diddy mengatakan, bahwa semuanya akan berproses sesuai koridor hukum.

Sekjen Jaringan Nasional Duta Joko Widodo, Sofia, S.H. mengatakan, mengapresiasi keputusan Kemenkumham menolak hasil KLB Partai Demokrat.

Menurutnya, sejak awal pemerintah tidak mencampuri masalah internal partai. Karena itu, dia juga sepakat bahwa keterlibatan Moeldoko dalam urusan KLB merupakan keputusan pribadi dan tidak melibatkan istana.

Karena itu, Sofia berharap agar Partai Demokrat menghentikan semua tuduhan keterlibatan istana dalam masalah internal partai. 

Ajak Moeldoko Gabung

Dari internal Partai Demokrat muncul ajakan agar Moeldoko bergabung ke Partai Demokrat pimpinan AHY.

Politisi Demokrat Rachland Nashidik menyebut, pihaknya memberi kesempatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk gabung dengan partainya.

Dengan syarat, Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu diungkapkan Rachland melalui akun Twitter-nya, setelah pemerintah secara resmi tolak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat versi Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono," tulisnya, @RachlandNashidik, Rabu (31/3/2021).

Bahkan, kata Rachland, partainya akan bantu Moeldoko maju jadi Gubernur DKI Jakarta, jika ingin.

Ia menyebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Andi Arief lah yang akan membantu Moeldoko.

"Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang."