Partai Demokrat Versi KLB Ditolak, Pengamat: Tuduhan Cikeas Bahwa Istana Terlibat Tak Terbukti
Menteri Yassona mengatakan, Partai Demokrat versi KLB belum sepenuhnya melengkapi perwakilan pengurus dari tingkat DPD dan DPC
Editor: Choirul Arifin
Demokrat Moeldoko Cs ditolak Kemenkumham, AHY rayakan kemenangan: Tidak Ada Dualisme di Tubuh Partai Demokrat, Rabu (31/3/2021).
Bagi pihaknya, penolakan Kemenkumham itu wujud dari tindakan tegas pemerintah atas kebenaran legalitas suatu partai.
"Apa yang telah diputuskan pemerintah adalah penegasan terhadap kebenaran legalitas dan konstitusionalitas Parati Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan, serta konstiusi partai."
"Yakni, AD/ADRT Partai Demokrat yang dihasilkan oleh Kongres ke-5 tahun 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara," terang putra sulung Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) itu.
AHY mengatakan, pihaknya bersyukur atas kabar baik bagi partainya itu. Di mata AHY, hal itu tak hanya kabar baik bagi partainya, tapi juga untuk lingkungan demokrasi di Indonesia.
"Kami berysukur keputusan pemerintah adalah kabar baik. Bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air," jelasnya.
Tanggapan Marzuki Alie
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie ikut angkat suara terkait keputusan pemerintah tolak permohonan KLB.
Lewat cuitannya, @marzukialie_MA, Marzuki mengatakan, keputusan pemerintah ini sudah tepat.
Padahal, diketahui Marzuki ikut hadir dalam acara KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) lalu.
Menurutnya, keputusan ini sebagai bukti tak ada unsur kekuasaan di balik perseteruan ini.
"Alhamdulillah, pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat, untuk membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang ada dibalik ini," tulis Marzuki, Rabu (31/3/2021).
Marzuki menyebut, penolakan SK Demokrat versi KLB itu bentuk keputusan yang terbaik. "Inilah keputusan terbaik bagi semuanya," tambahnya.
Demokrat di Empat Besar
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait Kondisi Ekonomi dan Politik 1 Tahun Covid-19.
Dalam pemaparan elektabilitas partai politik, PDI Perjuangan (PDIP) menempati posisi teratas dengan persentasei 24,9 persen, disusul Partai Golkar 11,6 persen atau Gerindra 11,6 persen.
Partai Demokrat menempati posisi keempat, menyalip perolehan suara partai PKB, PKS hingga NasDem.
"Pada survei Maret 2021, suara Demokrat cenderung stabil, yakni di angka 7,7 persen. Sementara PKB 7,5 persen, NasDem 4,1 persen dan PKS 5,2 persen cenderung lebih dinamis," ujar Abbas.
PAN dan PPP mendapat suara antara 4-7 persen.
"Jika pemilu diadakan sekarang (waktu survei awal Maret 2021) PDIP mendapat dukungan terbesar, 24,9 persen, disusul Golkar 11,6 persen atau Gerindra 11,6 persen," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas, dalam rilis survei secara virtual, Kamis (1/4/2021).
Pada survei Maret 2021, keduanya mendapat dukungan yang belum meyakinkan. Berada dalam margin of error electoral treshold 4 persen.