TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menginginkan subsidi LPG dapat tepat sasaran.

Selain itu, akses masyarakat untuk mendapatkan subsidi juga semakin mudah.

Said pun mengusulkan penggunaan biometrik sebagai acuan penyaluran subsidi.

"Tidak ada pengurangan subsidi. Yang ada adalah keinginan kita mempertajam subsidi supaya tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapat subsidi itu, bahkan kalau perlu (gunakan) sidik jari, bahkan biometrik sekalian," kata Said, Rabu (7/4/2021).

"Kita harus pikirkan 10-20 tahun yang akan datang. Jangan bikin kartu-kartu lagi. Semua kartu, nanti rombak lagi, enggak kelar-kelar kita. LPG itu kita minta langsung kepada sasaran penerima. Kalau biometrik paling enak, tinggal nongol mukanya, muncul LPG. Cari yang termudah bagi rakyat," imbuhnya.

Baca juga: Tabung LPG Pertamina Mendarat di Perbatasan RI, Harganya Lebih Murah dari Malaysia

Baca juga: Pertamina Gandeng Perusahaan Timur Tengah untuk Jaga Pasokan LPG Nasional

Said juga meminta agar LPG tidak diberikan kepada korporasi.

Said menyatakan LPG perlu langsung by target, disesuaikan dengan DTKS.

"Tidak bisa lagi LPG ini kepada korporasi. Saya ingin konsistensi pemerintah. Kita bahas bersama. Kita harus konsisten," ucap Said.

Said juga menyoroti subsidi listrik yang tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin.

Sebab, di balik penerima subsidi ada yang namanya kompensasi PLN.

"Seharusnya kompensasi hanya untuk penerima subsidi saja. Kalau kami-kami yang memperjuangkan rakyat miskin, tetapi kami juga ikut nimbrung jadi orang miskin, cilaka tiga kali. Kami tidak layak menerima ini," kata Said.

Jalin kerjasama

Sementara itu, Pertamina menjalin kerja sama dengan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) untuk menjaga pasokan LPG dan Sulphur.

Kebutuhan LPG nasional di tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 8.30 juta ton, meningkat menjadi 9.12 juta ton di tahun 2023, dan 10.01 juta ton pada tahun 2024.