Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong mengatakan, pemerintah saat ini sudah lebih siap dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Alue menyebut, selama tiga tahun terakhir ini, pemerintah berdasarkan mandat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berupaya untuk senantiasa menerapkan penanggulangan dari kejadian karhutla tersebut.

"Pak Presiden mengarahkan lewat pertemuan Rakor Karhutla nasional di istana negara bahwa pencegahan (kebakaran) menjadi paling utama dari pada pemadamannya," tutur Alue di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Cianjur, Jawa Barat, Rabu (7/4/2021).

Adapun kata Alue setidaknya terdapat empat upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah adanya bencana karhutla.

Pertama kata dia, dengan melakukan patroli gabungan satgas secara rutin di lapangan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi api di suatu titik.

"Bersama TNI-Polri, ada BNPB ada Pemda termasuk juga masyarakat umum, melihat mengontrol di lapangan kalau ada api matikan segera," katanya.

Selanjutnya, menerapkan sistem teknologi modifikasi cuaca (TMC), yang memungkinkan pembentukan awan hujan di area hutan yang rentan terbakar.

"Kalau ada potensi awan dan itu sudah seminggu atau dua minggu lebih tidak turun hujan kami lakukan TMC untuk mentriger adanya curah hujan baru supaya daerah-daerah itu tidak terpapar," jelas Alue.

Baca juga: Cegah Karhutla, Operasi Modifikasi Cuaca Dilaksanakan di Riau 

Berikutnya, untuk potensi kebakaran di lahan gambut, pemerintah melakukan teknik pembasahan kembali hutan gambut.

Hal tersebut diterapkan, lewat pembangunan, misalnya sumur bor hingga sekat kanal, guna menjaga air untuk tetap berada di hutan gambut yang rawan kekeringan.

"Supaya tetap basah dan lembab, tentu potensi kebakarannya akan sangat berkurang," ucapnya.

Terakhir yang menjadi penting kata Wamen Alue yakni perlunya peningkatan kesadaran dari masyarakat.

Pasalnya kata dia, hampir 99 persen kejadian bencana karhutla merupakan akibat ulah dari manusia.

Oleh karenanya pemerintah meminta kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian alam dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan terlebih saat cuaca panas.

Bahkan pemerintah tidak segan untuk melakukan tindakan hukum jika ditemukan ada kasus terkait.

"Tidak menyulut api sembarangan pada saat musim panas atau rentan bahaya kebakaran ditambah juga penegakkan hukum," tukasnya.

Pada tahun lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menurun pada 2020.

Catatan KLHK sepanjang Juli 2020 kasus karhutla di tanah air hanya seluas 64.602 hektare turun dibandingkan periode sebelumnya yakni 170.000 hektare.

"Ini berkat dukungan dari berbagai kementerian sehingga karhutla tahun ini areal kebakarannya 64.602 hektare di bulan Juli 2020," kata Menteri Siti saat konferensi pers dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Menteri KLHK mengulas kembali kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang sudah terjadi tahun 1982.

Pada saat itu, karhutla menghanguskan areal seluas 3,66 juta hektare. Kebakaran hutan dan lahan kedua terjadi pada 1997-1998 yang melahap 11,89 juta hektare bumi pertiwi.

"Tahun 2006 3,8 juta hektare, kemudian di 2015 2,6 juta hektare. Dengan berbagai upaya karhutla semakin bisa ditekan," terangnya.

KLHK rencananya melakukan modifikasi cuaca hingga awal 2021.

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi saat musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Januari-Februari 2021.

Pihaknya akan memanfaatkan teknologi dengan memodifikasi cuaca untuk menangkal risiko kebakaran hutan.

"Modifikasi cuaca ini untuk mengantisipasi kebakaran hutan sambil melihat kondisi," tukas dia.