Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Polisi Bisa Jerat Pemilik Akun Medsos Radikal

Pakar Hukum Pidana Petrus Selestinus mengatakan polisi bisa menjerat pemilik akun medsos radikal dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Polisi Bisa Jerat Pemilik Akun Medsos Radikal
Shutterstock/Kompas
Ilustrasi radikalisme. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyebaran ideologi radikal memanfaatkan ruang media sosial.

Selama ini, pemerintah hanya menutup akun yang terindikasi menyebarkan radikalisme.

Itu tidak cukup, Polisi seharusnya memproses hukum orang-orang di balik media sosial radikal.

"Polisi wajib memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal, terutama paham yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara," kata Pakar Hukum Pidana Petrus Selestinus, Jumat(9/4/2021).

Baca juga: Radikalisme dan Terorisme Dapat Masuk Lewat Bantuan Bencana Alam

Dia mengatakan, polisi bisa menjerat pemilik akun medsos radikal dengan Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

"Pemblokiran itu baik sebagai langkah preventif tetapi juga harusnya ditindaklanjuti dengan langkah pemidanaan, karena hukum positif kita sudah mengaturnya," kata Petrus.

Menurut dia, polisi tidak harus menunggu pengaduan atau laporan masyarakat untuk memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal. Polisi cyber memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertindak tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat.

Baca juga: Arsul Sani: Radikalisme Bisa Dicegah Jika Ruang Konsultasi dan Partisipasi Publik Dibuka

Jika hal itu dilakukan, Petrus menduga dampaknya bagi pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme akan cukup besar.

"Sekaligus mencegah meluasnya penyebaran paham radikal atau terorisme yang sangat mengancam kedaulatan negara, kehormatan dan wibawa negara," tegas Petrus.

Sebelumnya, Haris Amir Falah, mantan narapidana terorisme, menyebut ada perubahan pola rekrutmen orang yang disiapkan melakukan aksi teror.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas