Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Kemenkumham Sebut Status Kewarganegaraan Orient Tunggu Pihak AS

Kemenkumham masih menunggu pihak Amerika Serikat (AS) ihwal status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore.

Kemenkumham Sebut Status Kewarganegaraan Orient Tunggu Pihak AS
Tangkap layar kanal YouTube KPU SABU RAIJUA
Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore saat debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, Sabtu, 03 November 2020. 

Dengan demikian, Thobias Uly sebagai wakil Orient juga ikut gugur.

Namun, MK menyatakan gugurnya Orient tidak otomatis peringkat kedua langsung menang.

Perlu digelar pilkada ulang dengan diikuti 2 calon dalam jangka waktu 60 hari sejak putusan MK diucapkan.

Diketahui, kemenangan Orient digugat oleh kontestan Pilbup Saju Raijua, Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Rdja Haba.

MK pun menyatakan secara faktual Orient Kore adalah pemilik paspor AS dan paspor Indonesia.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut Orient tidak jujur saat mengajukan permohonan paspor Indonesia dan mengajukan permohonan administrasi pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua.

Dikatakan Saldi, Orient memiliki paspor AS hingga 2027, sementara Indonesia memiliki status kewarganegaraan tunggal.

"Sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU 10/2017 sebagai calon Bupati Sabu Raijua. Maka harus dinyatakan batal demi hukum," kata Saldi.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menyebut putusan MK yang mendiskualifikasi Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Kore menunjukkan fakta adanya masalah pada tahapan pendaftaran calon di Pilkada Serentak 2020 kemarin.

Permasalahan tersebut diperparah dengan lambatnya jawaban terhadap proses klarifikasi dari otoritas terkait.

Sehingga persoalan ini muncul belakangan usai KPU menetapkan paslon pemenang pilkada.

"Ya memang fakta-faktanya menunjukkan ada masalah dalam proses pendaftaran calon. Hanya memang keterangan otoritas ktp dan lain-lain yang diketahui belakangan. Dan MK sudah memutuskan," kata Afifuddin kepada Tribunnews.com, Jumat (16/4/2021).

Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas