Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT Menteri KKP

Tak Tertutup Kemungkinan KPK Jerat Korporasi di Kasus Edhy Prabowo

Diketahui, dalam surat dakwaan Edhy Prabowo, disebutkan bahwa PT ACK mendapat keuntungan hingga Rp38 miliar dari izin ekspor BBL.

Tak Tertutup Kemungkinan KPK Jerat Korporasi di Kasus Edhy Prabowo
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo usai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan untuk menjerat korporasi dalam kasus suap perizinan ekspor benih bening lobster (BBL) alias benur yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Hal ini termasuk PT Aero Citra Kargo (ACK) dan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI).

Diketahui, dalam surat dakwaan Edhy Prabowo, disebutkan bahwa PT ACK mendapat keuntungan hingga Rp38 miliar dari izin ekspor BBL.

Baca juga: KPK Buka Penyidikan Baru: Nurhadi Diduga Disuap Eks Petinggi Lippo Group

Kedua perusahaan tersebut juga bekerjasama terait pengiriman BBL dari para eksportir.

Tarif ekspor BBL per ekornya dipatok Rp1.800.

Dari kerja sama tersebut PT ACK mendapat jatah Rp1.350 per ekor dan PT PLI mendapat Rp350 per ekor.

"Jika berdasarkan persidangan terungkap fakta hukum yang didukung dengan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup ada dugaan keterlibatan pihak lain baik itu orang maupun korporasi tentu akan KPK tindaklanjuti," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Kendati demikian, Ali mengatakan saat ini tim jaksa penuntut umum (JPU) akan terlebih dulu fokus dalam pembuktian unsur pasal suap sebagaimana uraian surat dakwaan para terdakwa.

"Untuk membuktikan dakwaan, tim JPU tentu akan menghadirkan saksi-saksi yang memiliki relevansi dan memaparkan alat bukti lainnya," sebut Ali.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas