Pada akhir 2013, Suhendra Hadikuntono pernah diminta tolong oleh Duta Besar Vietnam untuk Indonesia terkait kasus penahanan terhadap 90 warga Vietnam di Kepulauan Anambas yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.

Baca juga: Ekonom: Pak Ahok Bisa Jadi Menteri yang Bagus, Tapi Dia juga Sangat Kontroversi

Baca juga: Komisi XI DPR Tanggapi Pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan lapangan Kerja

Kala itu, Pemerintah Vietnam protes terhadap Pemerintah Indonesia.

Bahkan, konon saat itu masyarakat Vietnam mengelar demonstrasi besar-besaran hingga Konsulat RI di Ho Chi Min dibakar massa.

Pasalnya, 90 warga Vietnam tersebut telah ditahan otoritas keamanan Indonesia selama setahun tanpa proses hukum.

Atas usaha keras Suhendra, ia berhasil memulangkan 90 warga Vietnam tersebut dengan biaya dari kantong sendiri.

Tak hanya itu, di tahun 2020, Suhendra pernah diminta untuk menjadi juru damai terkait konflik yang terjadi Thailand Selatan.

Permintaan tersebut datang dari Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Apirat Kongsompong, saat bertemu KSAD Jenderal Andhika Perkasa dan Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar.

Suhendra yang memiliki prinsip "Musuh negara adalah musuh saya", mendirikan Komisi Perubahan Sepak Bola Nasional (KSPN) pada 11 Oktober 2018.

Organisasi ini ia dirikan karena rasa prihatin atas prestasi sepak bola nasional yang dinilainya tidak mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun dunia, juga maraknya praktik match-fixing atau skandal pengaturan skor pertandingan.

Pernah Jaminkan Diri untuk Impor Alat Rapid Test dari China

Baca juga: Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan

Baca juga: Mendes PDTT Abdul Halim Disebut Paling Disorot Akan Direshuffle oleh Presiden

Awal kasus Covid-19 melanda Indonesia, Suhendra Hadikuntono menjaminkan dirinya sendiri untuk mengimpor alat rapid test dari China tanpa uang muka.

"Saya menjaminkan nama baik saya untuk impor Covid-19 rapid test kit dari China dan Iran tanpa uang muka dan agar dapat fasilitas khusus lainnya," katanya, Sabtu (17/4/2020).

Ia mengaku akan memanfaatkan hubungan baiknya dengan pejabat tinggi dan pengusaha besar di China serta Iran untuk melakukan lobi agar pihak-pihak di Indonesia bisa melakukan pembelian alat rapid test dari kedua negara tersebut dalam jumlah besar, tanpa uang muka.

"Jaminannya adalah good will dan nama baik saya di kalangan pejabat dan pengusaha China dan Iran," tegasnya.