TRIBUNNEWS.COM - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi pengakuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Briokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang kerap kehilangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karen terpapar paham radikalisme dan terorisme.

Melalui cuitannya, @FadliZon, ia meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi terkait kejadian itu.

"Harus dievaluasi, jangan-jangan yang nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa," tulisnya, Senin (19/4/2021).

Menurutnya, radikalisme menimbulkan prasangka dan fitnah terus menerus di tengah masyarakat.

Fadli menduga, kejadian ini yang membuat rangking demokrasi Indonesia menurun.

"Wacana radikalisme bisa membuat prasangka and fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam kritik atau refleksi fobia Islam."

"Ini yang bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102," lanjut anggota DPR RI itu.

Diketahui, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengungkap banyak kehilangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mumpuni, karena terkena pemahaman radikalisme dan terorisme.

Ia mengaku kerap menindak tegas hingga mencopot jabatan pegawainya, akibat melanggar hal yang berkaitan radikalisme itu.

Pemahaman radikalisme ini terlihat pada ujian Tes Potensi Akademik (TPA) yang dijalani PNS.

Padahal, menurutnya, pegawainya itu dinilai cukup berbakat dan mumpuni.

Baca juga: Jadwal Pencairan THR PNS 2021, Berikut Besaran Masing-masing Golongan

Baca juga: Survei Terbaru: Kurang Pengawasan Dinilai Sebagai Penyebab Utama PNS Gampang Terima Uang Atau Hadiah

Hal itu diungkapkan Tjahjo Kumolo dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia bertajuk Urgensi Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS, Minggu (18/4/2021).

"Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya dia bisa duduk di eselon 1, duduk di eselon 2, bisa menjadi kepala badan atau lembaga."

"Tapi, dalam TPA (Tes Potensi Akademik) dia terpapar masalah-masalah radikalisme dan terorisme," ucap Tjahjo, dikutip dari YouTube LSI, Minggu (18/4/2021).