Tribun

Soal THR PNS Tak Dibayar Penuh, Politikus PKS Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan yang Adil

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati menyoroti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang tak penuh.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Soal THR PNS Tak Dibayar Penuh, Politikus PKS Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan yang Adil
Arief/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati menyoroti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang tak penuh.

Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan ada komponen yang tidak dibayarkan yaitu tunjangan kinerja.

Anis mengatakan kondisi ini cukup mengkhawatirkan, karena akan memengaruhi daya beli PNS.

Hal ini disebabkan tunjangan kinerja sangat besar peranannya dalam komponen take home pay PNS.

"Tunjangan kinerja yang diakumulasi dengan THR, idealnya berdampak pada lonjakan konsumsi rumah tangga," ujar Anis, kepada wartawan, Senin (3/5/2021).

Sebagaimana diketahui, total PNS di Indonesia sekitar 4 juta orang.

Baca juga: Kemnaker Terima 776 Laporan Terkait THR 2021, Yang Mengadu Ada 292

Jumlah tersebut sangat besar dampaknya terhadap kekuatan konsumsi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini berharap ekonomi bisa tumbuh positif pada triwulan II-2021 karena masyarakat sudah terlalu lama terjebak dalam krisis pandemi covid-19.

“Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga ditentukan oleh pendapatan,” ujarnya.

Pada dasarnya, kata dia, pendapatan terdiri dari dua yaitu pendapatan tetap (gaji pokok) dan pendapatan variabel (THR, tunjangan lainnya).

Baca juga: Hergun: THR 100 Persen Kado Terindah Dalam Peringatan May Day

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas