TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono mengatakan isu Taliban sengaja dimunculkan oleh pihak yang ingin melemahkan KPK. 

Giri menyebut isu Taliban kerap dikaitkan dengan pegawai KPK yang memiliki jenggot seperti dirinya.

Menurutnya isu taliban adalah framing untuk menyudutkan KPK.

"Isu taliban ini framing, yang berusaha memojokan KPK, karena saya berpenampilan jenggotan gini dikira taliban, selama pandemi tidak potong jenggot," ujar Giri saat berbicara di diskusi Polemik Trijaya "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Giri menyinggung soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Dimana dirinya tak lolos dalam tes tersebut bersama 74 pegawai KPK lainnya.

Baca juga: ICW Sebut Tes Wawasan Kebangsaan yang Diikuti Pegawai KPK Sebagai Tes Abal-abal

Menurut Giri, pertanyaan saat TWK juga tak relevan.

Ia mempertanyakan indikator yang membuat dirinya gagal dalam TWK.

"Sebenarnya apa di balik tes ini, tes ini seakan-akan tidak berkompeten dan tidak memenuhi syarat, tentu ini perlu dipertanyakan," ucap Giri.

Giri mengaku telah beberapa kali mengikuti tes mulai dari calon pimpinan KPK dan tes kedeputian.

"Menurut saya tidak ada yang radikal dalam proses seleksi tersebut jadi saya berkeyaninan bahwa hasil tes itu tidak signifikan," imbuhnya.

Giri pun menduga ada pihak yang tidak ingin dirinya bersama 74 pegawai lain, melakukan pemberantasan korupsi.

"Kemungkinan kami-kami ini tidak diinginkan untuk melanjutkan pemberantasan korupsi di republik ini," kata Giri.

Kata ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik  tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW mengatakan tes tersebut tak dimaksudkan untuk menambah wawasan kebangsaan.

"Jadi saya sih menyebutnya tes abal-abal saja karena kalau kita sebut TWK nanti akan mengurangi spirit TWK sebenarnya," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5/2021).

Adnan mengatakan situasi KPK sekarang tidak lepas dari situasi-situasi sebelumnya, yakni ketika UU KPK yang baru disahkan.

"Sehingga tes yang kemarin dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan menurut kita tak masuk akal dan melecehkan atau tak relevan, sebenarnya ujung dari semua proses ini untuk kemudian menyingkirkan 75 orang yang selama ini radikal," tambahnya.

Baca juga: ICW Yakin Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Akan Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Adnan  setuju soal istilah radikal disematkan kepada 75 pegawai KPK, tetapi radikal dalam pengertian pemberantasan korupsi.

"Sehingga sangat tidak disukai oleh siapapun yang melakukan korupsi dan ini menunjukkan dan mencerminkan bahwa arah politik pemberantasan korupsi juga sedang tidak baik-baik saja," katanya

"Karena justru orang-orang yang selama ini punya kepedulian, bahkan berkorban termasuk Bang Novel harus kehilangan matanya, untuk menjaga anggaran negara kita dan pajak kita dari praktik korupsi, justri mau disingkirkan," tambah Adnan.

Adnan menyinggung bagaimana Indeks Persepsi Korupsi yang anjlok ketika UU KPK yang baru disahkan.

"Nah kalau ini terus terjadi dan bergulir, saya kira memang pada intinya KPK tidak dikehendaki dan tidak diharapkan dalam konteks politik pemberantasan korupsi hari ini. Sehingga harus dihilangkan satu per satu pilarnya," katanya.

Salah satu pilarnya yang disinggung Adnan yakni bagaimana pegawai KPK yang hendak menjadi ASN dihalang-halangi sedemikian rupa.

"Ini bukan bicara soal merekrut calon ASN, ini yang saya lihat sepertinya ada akal-akalan atau upaya untuk menyaring mereka-mereka yang tidak bisa kooperatif dengan pimpinan KPK hari ini, terutama Ketua KPK," pungkasnya.