"Kami memiliki pandangan serupa bahwa komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB harus bertindak cepat menghentikan semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Israel dan menyelamatkan nyawa warga Palestina," kata Muhyiddin dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi.

"Sampai saat ini Dewan Keamanan PBB belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang situasi saat ini di Palestina karena oposisi dari Amerika Serikat," katanya seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu 16 Mei 2021.

Baca juga: Di Tengah Meningkatnya Korban Tewas, DK PBB Minta Israel dan Palestina Menahan Diri

Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tadi malam menghadiri pertemuan darurat tingkat Menlu negara-negara organisasi kerjasama Islam (OKI).

Lewat twit yang diunggah pada hari Sabtu 15 Mei 2021, Retno berujar pertemuan yang digelar secara virtual itu membahas agresi Israel terhadap Palestina.

"Saya akan hadir dalam pertemuan virtual Tingkat Menlu Open – Ended Emergency Meeting OIC Executive Committee pada hari Minggu, 16 Mei 2021, yang membahas agresi Israel terhadap Palestina," kata Retno.

Ia mengatakan Indonesia secara tegas mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan lebih dari 100 korban jiwa warga sipil Palestina.

Retno juga menegaskan Indonesia akan selalu bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya.

"Sudah terlalu lama hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel," kata Menlu Retno.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai serangan Israel di Jalur Gaza melanggar hukum internasional.

Dia juga mengaku kecewa dengan serangan yang menelan banyak korban jiwa itu.

"Sekretaris Jenderal kecewa dengan meningkatnya jumlah korban sipil, termasuk kematian sepuluh anggota keluarga yang sama, termasuk anak-anak, akibat serangan udara Israel tadi malam di kamp al-Shati di Gaza, yang konon ditujukan pada seorang pemimpin Hamas," ungkap juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari AFP, Minggu 16 Mei 2021.

Ia meminta agar serangan yang melanggar hukum ini dapat dihindari ke depan. "Sekretaris Jenderal mengingatkan semua pihak bahwa setiap target sipil, dan struktur media secara sembarangan melanggar hukum internasional dan harus dihindari dengan segala cara," sambungnya.(tribun network/dit/ras/dod)