Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Polri Tegaskan Virtual Police Bukan Alat Represi Suara Masyarakat di Medsos

Kepolisian RI membantah virtual police dianggap menjadi alat represi suara masyarakat di media sosial.

Polri Tegaskan Virtual Police Bukan Alat Represi Suara Masyarakat di Medsos
Tribunnews/Irwan Rismawan
Kadivhumas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian RI membantah virtual police dianggap menjadi alat represi suara masyarakat di media sosial.

Kritik itu sempat disuarakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono menyampaikan virtual police dianggap sebagai upaya dari Polri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di media sosial.

"Tentunya kan kita ada upaya dan usaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tulis di media sosial," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/5/2021).

Ia menyampaikan konten yang ditindak hanya konten yang dianggap berpotensi melanggar pidana. Adapun penindakan mengedepankan edukasi agar pembuat konten menghapus unggahan tersebut.

"Kalau ada indikasi melanggar pidana kan kita edukasi dulu, kita kasih tahu karena seperti ini tulisannya itu adalah tidak boleh melanggar hukum, Jadi itu bagian dari preventif yang dilakukan pihak kepolisian daripada nanti langsung represif sehingga masyarakat sadar," ujar dia.

Argo menerangkan rata-rata masyarakat yang ditegur virtual police memahami kesalahannya. Sebaliknya, penilaian konten di media sosial itu tetap meminta keterangan dari sejumlah ahli.

"Rata-rata tadi saya katakan jumlahnya masyarakat paham. Karena apa yang mereka upload itu nanti ada ahli yang menilai. Ahli menilai dari bahasa, pidana, ITE, dia menilai. Jadi kita berikan informasi dan edukasi jangan ditindaklanjuti. Dan ternyata juga banyak yang paham akhirnya menghapus dan sebagainya," pungkasnya.

Baca juga: Pakar Hukum Pidana: Penertiban Dunia Maya Tergantung Efektivitas Virtual Police

Sebelumnya, Polisi dunia maya atau virtual police menjadi salah satu program yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam 100 hari masa kerjanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas