Hal itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Selain itu, juga sesuai Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kominfo dan pihak berwenang lain.

Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

Baca juga: Bamsoet Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia

Sebelumnya, isu data penduduk Indonesia bocor ini mencuat setelah cuitan akun Twitter @ndagels, Rabu (20/5/2021) menjadi viral.

"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira - kira dari instansi mana?" tulis akun itu.

Dalam gambar yang diunggah, anggota forum dengan nama akun Kotz diduga menjual data penduduk Indonesia.

Akun tersebut menyebut telah menjual data yang berisi NIK, nomor telepon, nama, dan alamat.

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia itu disebutkan 20 juta di antaranya memuat foto pribadi.

Akun Twitter @ndagels lalu me-retweet akun @Br_AM yang menyebut data pribadi yang dijual online itu bersumber dari BPJS Kesehatan.

Akun itu menyebut jika dataset yang diduga data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin.

Baca juga: Analis: Bocornya Data BPJS Kesehatan Bukti Lemahnya Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita terkait Data Kependudukan Bocor