Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan langkah preventif agar kejadian serupa tidak berulang lagi kedepannya.

Sehingga upaya pelindungan data pribadi bisa dijamin.

"Karena kerahasiaan dan keamanan data penduduk itu sangat penting. Kita khawatir dengan terjadinya kebocoran data penduduk akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sebelumnya diberitakan, jagad dunia maya dihebohkan dengan sebuah utas mengenai bocornya 279 juta data penduduk Indonesia.

Akun @ndagels di Twitter menginformasikan kebocoran itu dan cukup bikin heboh para warganet.

"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira-kira dari instansi mana?," tulis @ndagels.

Komisi IX Minta Polisi Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pribadi Kepesertaan BPJS Kesehatan

Komisi IX DPR RI meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi kasus dugaan kebocoran data pribadi peserta BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, aparat penegak hukum meski menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara untuk memastikan bagaimana kejadian sesungguhnya.

"Kami meminta aparat hukum menginvestigasi kejadian tersebut melibatkan BPJS Kesehatan dan Kemkominfo dan BSN (Badan Siber Nasional) untuk memastikan bagaimana cerita dari bocornya data peserta BPJS Kesehatan ke luar negeri," kata Melki kepada wartawan, Minggu (23/5/2021).

Baca juga: Ini Langkah Kominfo atas Nasib 100 Ribu Lebih Warga yang Data BPJS Kesehatannya Bocor

Setelah investigasi dilakukan, maka harus dijelaskan kepada publik kejadian yang sesunguhnya terkait dugaan kebocoran data itu.

"Sehingga harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap bocornya data peserta BPJS Kesehatan itu," ujar Melki.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Bersama Menaker Ajak Pekerja Seni Terlindungi Program Jamsostek

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, harus ada langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kejadian yang sama tidak boleh terulang lagi.

Untuk data peserta BPJS Kesehatan, maupun data penting lain milik warga negara Indonesia yang harus dilindungi semua institusi yang terkait penanganan pengamanan data pribadi WNI.