Selain itu, Inas menyoroti pula permasalahan mark up dan korupsi di tubuh Garuda Indonesia.

Dia merujuk pada statement Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra yang menyebutkan salah satu penyebab utama kerugian Garuda adalah pesawat Boeing 777 yang disewa sebesar 1,6 juta dolar AS per unit per bulan.

"Padahal harga sewa pesawat Boeing 777 di pasaran saat ini hanyalah 800 ribu dolar AS setiap per unit per bulan," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Inas, berdasarkan informasi Angkasa Pura II kepada Komisi VI DPR periode 2014-2019, bahwa Pavement Classification Number (PCN) Boeing 777 adalah 120.

Sedangkan PCN landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta hanya 90, sehingga Boeing 777 Garuda tidak bisa full capacity pada saat take off, yakni hanya 65 persen saja.

"Akibatnya Garuda bukan saja jatuh tapi juga tertimpa tangga, oleh karena itu pemerintah harus menyelidiki apakah ada mark up dalam pengadaan sewa Boeing 777 tersebut dan jika terbukti ada oknum-oknum yang terlibat, maka harus diseret ke pengadilan," tegas Inas.

"Sedangkan korupsi yang terungkap angkanya tidak signifikan, yakni perkara suap sebesar Euro 1,2 juta dan USD. 180 ribu atau senilai total Rp 20 miliar serta dalam bentuk barang senilai USD 2 juta dolar AS, padahal bisa saja korupsi tersebut angkanya jauh lebih besar karena diduga berasal dari Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 senilai 15,6 triliun," tandasnya.