Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pandemi Covid-19 Momentum Menguatkan UMKM Desa Melalui Digitalisasi dan Ekonomi Inklusif

Ginandjar Kartasasmita mengatakan, pandemi Covid-19 ini merupakan momentum untuk bangsa Indonesia meluruskan kembali sesuai amanat konstitusi

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Sanusi
zoom-in Pandemi Covid-19 Momentum Menguatkan UMKM Desa Melalui Digitalisasi dan Ekonomi Inklusif
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ginandjar Kartasasmita 

Oleh karena itu, menurut dia, meningkatkan peran UMKM merupakan strategi utama pemulihan ekonomi nasional saat ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ke-4 dan Founder Institute of Social Economic Digital (ISED) Sri Adiningsih menyatakan Indonesia sebetulnya mempunyai modal pemulihan ekonomi saat menghadapi pandemi Covid-19 yaitu sistem keuangan yang relatif stabil, pengelolaan keuangan yang bijak, peran konsumsi masyarakat yang besar, peluang perdagangan internasional, peran UMKM sebagai bantalan krisis, dan transformasi digital.

Akan tetapi, ia juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai soal rasio utang dan tingkat defisit APBN yang semakin meningkat.

Penyerapan dana pemulihan nasional khususnya yang mengendap di anggaran daerah harus dipercepat.

Diakui Guru Besar FE UGM itu, pemulihan ekonomi nasional tidak akan mudah dan menghadapi banyak masalah, tantangan, serta ancaman.

"Tapi apapun itu, pemulihan ekonomi bisa terjadi sepanjang vaksinasi dan protokol kesehatan berhasil, sosial politik dan keamanan dalam negeri stabil, dan stabilitas sistem keuangan terjaga," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Pusat Pengkajian Kebijakan Nasional Indonesia (CINAPS) Prasetijono Widjojo Malangjoedo mengatakan dalam situasi seperti saat ini, kepemimpinan yang kuat diperlukan di setiap tataran kepemimpinan baik di pusat maupun daerah.

Berita Rekomendasi

Khususnya dalam menggulirkan kebijakan perlindungan UMKM dan bantuan sosial.

“Kita tidak bisa kita menyerahkan persoalan kepada mekanisme pasar. Tetapi harus ada affirmative policies untuk melindungi kelompok marjinal yaitu kaum miskin, UMKM, kelompok rentan, terpencil, dan sebagainya. Manfaatkan basis data terpadu semaksimal mungkin untuk meminimalkan salah sasaran dalam pemberian bantuan,” urainya.

Menurut peneliti CINAPS ini, pelibatan kepala daerah sampai ke tingkat desa menjadi sangat penting untuk akurasi data.

Koordinasi para pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga menjadi sangat strategis untuk menangani cross cutting issues maupun untuk menghindari tumpang tindih serta duplikasi kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih fokus dan tajam.

Dalam paparannya, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan penanganan pandemi di tanah air mulai membaik berkat kerja sama seluruh elemen bangsa sehingga kondisi ekonomi kita lebih baik dari pada perekonomian global.

“Untuk menangani pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan PPKM Mikro dan vaksinasi sehingga Covid-19 terkendali. Penanganan ini sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional,” jelas Airlangga.

Sebagai upaya mencapai kemandirian ekonomi nasional jangka panjang, Menko Airlangga menyebut pemerintah salah satunya menggunakan UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan UMKM, meningkatkan peluang investasi, dan menciptakan iklim usaha yang berdaya saing.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas