Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Masyarakat Adat Danau Toba Diduga Jadi Korban Kriminalisasi PT Toba Pulp Lestari

Sebanyak 50 warga masyarakat adat di Kawasan Danau Toba menjadi korban kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Masyarakat Adat Danau Toba Diduga Jadi Korban Kriminalisasi PT Toba Pulp Lestari
Toba Pulp
Foto aerial pabrik PT Toba Pulp Lestari Tbk 

 “Dipikir mereka, dengan kami ditangkap dan dipenjara, masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta menjadi takut dan tidak mau berjuang lagi mempertahankan tanah adatnya. Saya bilang, sampai dimana pun kami tidak takut karena kami tidak salah. Kami hanya memperjuangkan tanah adat dari nenek moyang kami,” tegasnya.

Kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi juga dialami masyarakat di Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamtang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Mangitua Ambarita, Thompson Ambarita dari Sipahoras menjadi diantara korban kekerasan dan kriminalisasi pihak TPL saat memperjuangkan tanah adat mereka.

Mangitua Ambarita harus ditangkap polisi dan dipenjara pada 2004 lalu. Berdasarkan dokumen, polisi menangkap Mangitua Ambarita dan Parulian Ambarita, pada 6 September 2004.

Delapan tahun silam, kenang dia, satu sore, sekira pukul 16.00 WIB, Mangitua bersama dua dari lima anak-anaknya, bercocok tanam di areal pertanian, yang mereka klaim sebagai tanah adat Sihaporas.

Sore itu, mereka berladang. Kegiatannya menyiram tanaman palawija dan kopi yang kekeringan karena kemarau panjang.

Namun mendadak datang sekitar 20 personil gabungan Brimob Polri bersama staf PT Toba Pulp Lestari (dahulu PT Inti Indorayon Utama).

Dia tidak menduga akan ada penangkapan. Sebab pendudukan lahan dilakukan rakyat, setelah ada proses panjang sekitar tahun 1999 sampai 2001, ke Pemkab Simalungun, DPRD Simalungun dan TPL untuk meminta pengembalian tanah adat ke tangan rakyat.

Apalagi  ketika unjuk rasa ke Pemkab Simalungun dan DPRD SImalungun, sewaktu masih berkantor di Jalan Asahan Pematang Siantar, yang berjarak kurang lebih 50 kilometer ke Sihaporas.

Menurut pengakuan Mangitua dan masyarakat, pemerintah sudah mengakui tanah milik rakyat.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas