TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk melakukan pencabutan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 yang diterbitkan, Jumat (7/5/2021) lalu.

SK tersebut tak lain berisi tentang hasil assesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yakni penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat.

Dikutip dari tayangan Kompas Tv, Kamis (3/6/2021), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan bahwa Pimpinan KPK tidak dapat memenuhi Mantan Direktur PJKAKI KPK Sujanarko.

Permintaan tersebut, yakni untuk mencabut Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021.

"Berkenaan dengan hal-hal di atas, kami sampaikan bahwa Pimpinan KPK tidak dapat memenuhi permintaan saudara Sujanarko (Mantan Direktur KPK yang tidak lolos TWK) dkk untuk mencabut Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021," ucap Alexander.

Baca juga: Detik-detik Pegawai KPK Lolos TWK Ikuti Pelantikan, Sempat Diberi Peringatan dan Ingin Patuhi UU

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua KPK tersebut juga menjelaskan kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan adanya mitigasi resiko, yakni permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 pegawai KPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pegawai ASN.

"Kebijakan Pimpinan KPK tersebut, dilatarbelakangi adanya mitigasi resiko atau permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 pegawai KPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pegawai ASN," ujar Alexander.

Tak hanya itu, Alexander juga memaparkan dua penjelasan atas penolakan pencabutan SK.

Alasan pertama, yakni pimpinan KPK menerbitkan SK tersebut sebagai tindak lanjut hasil TWK.

Baca juga: Alasan Fahri Hamzah Layangkan Surat Terbuka untuk 1.271 Pegawai KPK yang Jadi ASN

"Bahwa Pimpinan KPK menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasil asesmen tes wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pimpinan KPK," kata Alexander, Kamis (3/6/2021).

Sementara poin kedua, pihak KPK menetapkan bahwa SK tersebut telah sesuai tugas dan kewenangan pimpinan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan.

Serta menetapkan strategi pemberantasan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal ini juga sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan efisien," jelas Alex.

Sujanarko Minta KPK Cabut SK Tentang Hasil Asesmen TWK