Untuk lebih meyakinkan para jemaah, Muhadjir menuturkan pengelola dana tersebut pun kini turut diawasi secara berlapis, baik dari pemerintah maupun DPR.

Sehingga dipastikan tidak ada kebocoran dana haji yang terjadi.

"Saya sudah meninjau langsung ketemu langsung dengan BPKH baik dewasnya maupun badan pengelolanya. Jadi badan pengelola diawasi badan pengawas, badan pengawas diawasi oleh kementerian terkait termasuk teknis Kemenag dan Kemenko PMK dan juga diawasi oleh BPK dan juga DPR RI. Jadi memang pengawasannya berlapis-lapis karena itu Insya Allah mereka yang mengelola dana haji ini yang ada di dalam BPKH amanah saya jamin insyaallah," kata Muhadjir.

Muhadjir meminta kepada para jemaah untuk tak lagi mengkhawatirkan dana tersebut. "Jadi kalau nanti ini jemaah ini akhirnya juga belum berangkat tahun ini itu nanti akan tetep akan menerima dana kemanfaatan karena dananya masih ada di BPKH itu," kata Muhadjir.

Waktu Mepet

Pada kesempatan itu Muhadjir juga kembali menjelaskan mengapa pemerintah akhirnya memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021.

Masih tingginya tingkat penularan virus Covid-19 di dunia jadi alasan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jemaah mereka ke tanah suci.

Muhadjir mengatakan, mepetnya waktu persiapan juga jadi alasan pembatalan itu.

Karenanya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengambil keputusan kembali menunda keberangkatan jemaahnya.

Baca juga: Haji 2021 Batal, Fahri Hamzah Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Jemaah, Mardani Ali: Masih Ada Waktu

Baca juga: Pasca Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Dubes Arab Saudi Surati Puan Maharani hingga Tanggapan Sufmi Dasco

"Ini sebetulnya kan masalahnya terutama karena kita masih berada dalam suasana pandemi. Kemudian deadline dari pemerintah Arab Saudi juga belum ada kepastian, sehingga kita hitung-hitung waktunya sudah tidak mungkin untuk membuat perencanaan yang cermat," ujar Muhadjir.

Meski banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut, Muhadjir menganggap hal ini menjadi langkah paling tepat saat ini.

Terlebih keputusan ini nantinya, kata dia, menyangkut nyawa dan nasib dari 220 ribu jemaah Indonesia.

"Ingat, ini menyangkut 220 ribu jemaah. Jadi tidak main-main. Karena itu mohon dimaklumi kalau pemerintah saat ini bahwa kita tidak akan mengirim karena secara teknis juga tidak mungkin itu untuk dilakukan," kata Muhadjir.

Agar hal ini tak terulang kembali pada penyelenggaraan haji di tahun mendatang, Muhadjir memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi jauh-jauh hari, termasuk soal potensi ancaman yang mungkin berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan jemaah Indonesia.

"Akan kita evaluasi nanti sebentar faktor-faktor yang menjadi kendala dan kalau bisa kita cari jalan keluarnya ya. Itu nanti akan kita tinjau kita evaluasi semua, baik yang berkaitan dengan teknis mulai dari waktu dan bagaimana penyelenggaraan ke depan mudah-mudahan ini akan bisa dijadikan bahan untuk mengambil keputusan tahun depan," kata Muhadjir.(tribun network/fah/dod)