TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beri arahan soal penyelenggaraan sekolah tatap muka, yang dilakukan pada bulan Juli mendatang.

Melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Jokowi minta sekolah tatap muka harus diselenggarakan ekstra hati-hati.

Menanggapi hal itu, Ketua Satgas PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menilai arahan Jokowi itu sebagai jalan tengah, yang cukup bagus.

Hal itu diungkapkannya lewat akun cuitan @ProfesorZubairi, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Sekolah Tatap Muka: Guru Tidak Boleh Punya Riwayat Komorbid

"Saya memandang, arahan Presiden Jokowi tentang sekolah tatap muka sebagai jalan tengah."

"Mulai dari pembatasan jam belajar dan siswanya di dalam kelas, hingga memastikan semua guru sudah divaksinasi."

"Itu cukup bagus. Lalu, apakah kita harus skeptis pada pelaksanaannya nanti?," tulis Zubairi.

Meskipun begitu, Zubairi menyebut kebijakan sekolah tatap muka ini belum tentu cocok untuk semua daerah.

Pelaksanaan sekolah tatap muka haruslah memperhatikan zona daerahnya.

Baca juga: Polri Diminta Pantau Implementasi Imbauan Presiden soal Sekolah Tatap Muka

"Begini. Skeptis boleh saja. Tapi harus didasari data. Pasalnya satu kebijakan ini belum tentu cocok untuk semua daerah."

"Apalagi daerah berstatus zona merah dan yang bed occupancy rate (BOR) tinggi. Ada baiknya dipertimbangkan dengan baik untuk buka kembali sekolah-sekolahnya," jelasnya.

Lanjutnya, jika zona daerah berwarna hijau dan kuning, menurut Zubairi sekolah tatap muka masih bisa dilaksanakan.

Ia berharap, semua guru dan petugas sekolah segera mendapat vaksin Covid-19, menjelang sekolah tatap muka diselenggarakan.

Baca juga: Jokowi Minta Sekolah Tatap Muka Hanya 2 Jam, Ini Respons Kemendikbudristek

"Kalau daerah zona hijau dan kuning, saya pikir bisa-bisa saja--meski agak keberatan juga jika melihat positivity rate yang masih tinggi."