"Semoga saja tiap daerah bisa memastikan semua gurunya telah divaksinasi. Kalau perlu, tak hanya guru. Tapi semua staf di sekolah tersebut," kata Zubairi.

Sehingga, kata Zubairi, pemerintah harus selalu memonitor dan evaluasi pelaksanaan sekolah tatap muka ini nantinya.

Ia mencontohkan, kasus klaster Covid-19 yang terjadi di salah satu sekolah di Pekalongan, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Baca juga: Hari Ini, 226 Sekolah di Jakarta Mulai Gelar Pembelajaran Tatap Muka, Berikut Daftarnya

"Prinsipnya, tugas kita adalah melindungi anak-anak kita. Makanya monitor dan evaluasi itu harus berjalan terus."

"Jangan baru dibuka, kemudian ditutup lagi karena banyak guru dan murid yang terinfeksi Covid-19. Lihat klaster sekolah di Pekalongan. Kan malah jadi tidak efektif," imbuh dia.

Tambahnya, ia memahami saat ini pemerintah dan sekolah sedang bekerja kerasa mempersiapkan pembelajaran tatap muka ini.

Zubairi berpesan kepada semua pihak untuk tetap konsisten menjalani protokol kesehatan.

"Maka itu, saya hanya bisa berpesan. Tolong perketat monitoring dan konsisten dalam menjalankan protokol. Terima kasih," jelasnya.

Menkes: Sekolah Tatap Muka Maksimal 2 Jam per Hari dan Kapasitasnya Hanya 25 Persen

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembukaan kegiatan sekolah tatap muka dilakukan dengan sangat hati-hati.

Hal ini menyusul melonjaknya kasus Covid-19 di sejumlah daerah diantaranya yakni Kudus (Jateng) dan Bangkalan (Jatim).

"Berdasarkan kejadian ini, bapak presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati hati," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (7/6/2021).

Baca juga: Menkes Ungkap Alasan Melonjaknya Kasus Covid-19 di Bangkalan Madura

Sekolah tatap muka rencananya akan dilakukan pada Juli mendatang.

Kegiatan belajar-mengajar yang awalnya dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas, kini diperketat menjadi 25 persen.