Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mahfud MD: Pembuat Konten Asusila Tidak Diatur dalam Usulan Revisi Terbatas UU ITE 

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat (11/6/2021).

Mahfud MD: Pembuat Konten Asusila Tidak Diatur dalam Usulan Revisi Terbatas UU ITE 
Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (19/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan sejumlah pasal karet yang diusulkan untuk direvisi pada revisi terbatas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eleltronik (UU ITE).

Satu di antaranya adalah pada usulan pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menyangkut asusila.

Mahfud mengatakan dalam usulan pasal 27 ayat 1 revisi terbatas UU ITE pihak yang diancam pidana adalah pihak yang menyebarluaskan konten asusila dan bukan pihak yang membuat konten tersebut.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat (11/6/2021).

"Sekarang ditegaskan pelaku yang dapat dijerat oleh pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebaluaskan untuk diketahui oleh umum suatu konten kesusilaan. Jadi bukan orang yang melakukan kesusilaan (membuat konten asusila)," kata Mahfud.

Baca juga: Peradi: UU Advokat Sudah Bagus, Tapi Pemerintah Tak Melaksanakannya Secara Konsekuen

Namun demikian, bukan berarti tidak ada aturan hukum terhadap pembuat konten asusila.

Aturan tersebut, kata dia, sudah termuat pada undang-undang lain.

Dalam hal ini, Mahfud mencontohkan undang-undang pornografi.

"Kalau orang cuma bicara mesum, orang saling kirim, membuat gambar melalui elektronik, tetapi dia bukan penyebarnya itu tidak apa-apa, apa tidak dihukum? Dihukum tapi bukan UU ITE itu ada undang-undang sendiri misalnya Undang-Undang Pornografi," kata Mahfud.

Ketua Tim Kajian UU ITE sekaligus Deputi III Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo menjelaskan secara prinsip disebutkan pasal 27 ayat 1 yang saat ini berlaku, tidak ditegaskan konten yang disiarkan itu memang untuk diketahui oleh publik. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas