Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri mengaku telah menyelesaikan autopsi terhadap jenazah Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong yang meninggal dunia dalam penerbangan Lion Air JT-740 rute Denpasar-Makassar.

Rusdi menjelaskan proses autopsi rampung oleh tim dokter Polri pada hari ini, Senin (14/6/2021).

"Benar, sudah selesai autopsi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Senin (14/6/2021).

Namun demikian, pihaknya masih enggan membocorkan hasil autopsi terhadap jenazah korban. Rencananya, pihak kepolisian bakal melakukan ekspose hasil autopsi pada hari ini.

"Hari ini akan ada press conference dari Kapolres dan dokter yang melakukan autopsi," ujarnya.

Sebelumnya, kematian korban disebut janggal.

Seperti diungkap ajudan Helmud, Harmen Rivaldi Kontu, bahwa sebelum korban meninggal, Helmud sempat memberitahukan kepadanya bahwa sudah merasa pusing.

Baca juga: Dinilai Janggal, DPR Minta Usut Kematian Wabup Sangihe Usai Tolak Tambang Emas di Daerahnya

Pada saat itu, dia diminta menggosokkan minyak kayu putih di bagian belakang dan leher.

Setelah lehernya digosok dengan minyak kayu putih, Helmud tidak lagi merespons.

Bahkan Harmen mengatakan ada darah yang ke luar dari mulut dan hidung Helmud.

"Sekitar 5 menit itu saya lihat Bapak langsung tersandar. Saya panggil dan kore-kore (colek) namun sudah tidak ada respons lagi. Saya langsung panggil pramugari, namun tetap Bapak tidak ada respons. Kemudian ke luar darah lewat mulut. Tak lama kemudian darah ke luar dari hidung," kata Harmen, Kamis (9/6/2021).

Sebagai informasi, Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Helmud Hontong dikabarkan sempat mengirim surat pembatalan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Surat itu disebut dikirim atas inisiatif pribadi Helmud.

Kopi surat tersebut beredar di media sosial (medsos) setelah Helmud meninggal dunia. Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe telah mengetahui surat tersebut.

"Pemerintah tidak ada (mengirim surat pembatalan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe). Dalam kapasitas pemerintah. Mungkin beliau itu menyurat dalam kapasitas pribadi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sangihe Harry Wollf, Jumat (11/6/2021).