TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej menjelaskan saat ini yang dilakukan pemerintah dan DPR adalah rekodifikasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rekodifikasi, kata Eddy, pasal-pasal yang semula ada dalam KUHP, dikeluarkan dari KUHP, kemudian kembali dihimpun, dikumpulkan, dan dimasukan kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Sejak kemerdekaan, kata dia, KUHP warisan kolonial Belanda telah berkembang secara masif dan banyak menyimpang dari asas-asas hukum pidana itu. 

Perkembangan tersebut, kata dia, berkaitan erat dengan hukum pidana murni maupun pidana administratif terutama mengenai tiga permasalahan utama dalam hukum pidana sebagaimana ditulis dalam buku The Limits of Criminal Sanction.

Tiga hal tersebut yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act) perumusan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility), dan perumusan sanksi baik berupa pidana (punishment) ataupun tindakan (threatment). 

Baca juga: Wamenkumham: Meski Penjara Tercantum Sebagai Pidana Pokok di RUU KUHP, Namun Bukan yang Utama

Menurutnya, rekodifikasi KUHP yang tengah digarap pemerintah dan DPR mendesak untuk segera disahkan karena selama hampir 76 tahun masyarakat Indonesia hidup dengan KUHP yang tidak pasti.

Hal tersebut disampaikannya dalam Keynote Speech pada Diskusi Publik RUU KUHP yang digelar Kemenkumham RI di Jakarta Selatan pada Senin (14/6/2021).

"Sebab, kita hidup selama hampir 76 tahun dengan menggunakan KUHP yang tidak pasti. Padahal, bapak-ibu tahu persis, bahwa KUHP yang berlaku di ruang-ruang sidang pengadilan itu telah dipakai untuk menghukum bukan satu-dua orang, bukan puluhan-ratusan-atau ribuan orang, tetapi jutaan orang dihukum dengan menggunakan KUHP yang tidak pasti. Saya berani mengatakan bahwa KUHP yang dipakai itu adalah yang tidak pasti," kata Eddy.

Eddy mengatakan hal itu karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, hanya menyatakan berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan bahwa segala badan yang ada dan segala peraturan masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 

"Sehingga yang berlaku sejak Januari 1918 adalah adalah (KUHP Belanda), tetapi pemerintah tidak pernah menetapkan KUHP yang mau dipakai itu yang mana, apakah terjemahannya Moeljatno ataukah terjemahannya Soesilo," kata Eddy.

Eddy mengatakan, ada perbedaan-perbedaan terjemahan yang sangat signifikan yang tidak pernah disadari antara kedua terjemahan tersebut.

Ia mencontohkan Pasal 110 KUHP tentang permufakatan jahat. 

Dalam KUHP yang diterjemahkan Moeljatno, lanjut Eddy, dikatakan permufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 KUHP dipidana dengan pidana yang sama dengan kejahatan itu dilakukan. 

Dipidana dengan pidana yang sama dengan kejahatan yang dilakukan, kata dia, itu berarti pidana mati.