Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Juru Parkir Liar Juga Berkategori Pungli, Polisi Siapkan Sanksi Seperti Ini

"Pungli ini kan ketika ada seorang yang menjadi jukir liar, itu pungli juga kan. Kita bisa melakukan pembinaan," kata Kombes Ahmad di Mabes Polri.

Juru Parkir Liar Juga Berkategori Pungli, Polisi Siapkan Sanksi Seperti Ini
TRIBUN KALTIM/CORNEL DIMAS SATRIO KUSBIANANTO
Ilustrasi juru parkir 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan juru parkir (jukir) liar merupakan bagian dari pemungutan liar (pungli) yang bakal ditindak oleh pihak kepolisian.

Diketahui, tindakan yang dimaksud sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta premanisme dan pungli untuk dapat diberantas di Indonesia.

Namun begitu, Ahmad menuturkan jukir liar nantinya tidak ditindak secara proses hukum. Mereka nantinya ditangkap untuk dilakukan pembinaan oleh pihak kepolisian.

"Pungli ini kan ketika ada seorang yang menjadi jukir liar, itu pungli juga kan. Kita bisa melakukan pembinaan," kata Ahmad di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Modus Amankan Kontainer Masuk Pelabuhan, 24 Pelaku Pungli di Tanjung Priok Diciduk Polisi

Ahmad menuturkan para jukir liar itu nantinya dibina untuk menjadi juru parkir yang legal. Harapannya, mereka tidak melakukan pungli dengan memanfaatkan lahan parkir di area tertentu.

Baca juga: Terjadi Pungli di KUA, Masyarakat Diminta Lapor ke Nomer 08111890444

"Kalau emang dia Jukir ya kita jadikan jukir yang sebenarnya, tapi tidak melakukan pungli lagi. Jadi tidak semua harus dilakukan proses hukum," ungkap dia.

Dia menyebut tindakan premanisme dan pungli yang ditindak secara hukum hanya yang bersifat meresahkan masyarakat. Khususnya, apabila ada unsur tindak pidana pemerasan terhadap masyarakat.

"Tentunya yang dilakukan penyidikan adalah yang meresahkan masyarakat. Jadi yang sifatnya udah pemerasan apalagi sampai pengancaman dan pemalakan. Itu kriteria-kriteria yang harus sampai disidik. Itu yang meresahkan masyarakat," tukasnya.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas