Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Wacana Presiden 3 Periode

Politikus Demokrat: Beredar Info Ada Lobi-lobi untuk Perpanjang Masa Jabatan Presiden Hingga 2027

Kamhar Lakumani mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi ada lobi-lobi dilakukan untuk menambah masa jabatan presiden hingga 2027.

Politikus Demokrat: Beredar Info Ada Lobi-lobi untuk Perpanjang Masa Jabatan Presiden Hingga 2027
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Jokowi mengatakan lebih baik tidak mengubah UUD 1945 terkait wacana penambahan masa jabatan presiden 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi ada lobi-lobi dilakukan untuk menambah masa jabatan presiden hingga 2027.

Awalnya Kamhar menyampaikan, dalam politik segala dinamika yang mewujud bukanlah suatu kebetulan semata, melainkan manifestasi dari tindakan yang mempunyai tujuan.

Menurutnya, isu jabatan presiden tiga periode yang terus digaungkan saat ini, sudah didesain sedemikian rupa.

"Apalagi wacana ini sudah berulang-ulang kali dipresentasikan oleh aktor-aktor yang sama yang terafiliasi dengan penguasa," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Soal Dukungan Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat: Kebebasan Berekspresi Dibatasi oleh Konstitusi

Kamhar menyebut, ada sejumlah dugaan motif di balik upaya mengubah masa jabatan presiden tersebut.

Pertama, untuk testing the water atau tes ombak demi mengukur respon publik.

Kedua sebagai upaya membangun bargaining atau tawar menawar suatu posisi.

"Terkait skenario kedua ini, beredar informasi telah terjadi lobi-lobi untuk menambah periode masa jabatan Presiden dan Anggota DPR sampai 2027. Artinya ada penambahan masa jabatan selama 3 tahun, dari 5 tahun menjadi 8 tahun pada periode kedua. Jelas ini pengangkangan amanah reformasi dan inkonstitusional," ucapnya.

Baca juga: Politikus Demokrat: Tak Ada Urgensi Amendemen UUD 1945 

Kamhar menegaskan pembatasan masa jabatan presiden dua periode telah diatur dalam amendemen UUD 1945 sebagai amanah reformasi untuk memastikan sirkulasi dan pergantian kepemimpinan nasional dapat berjalan tanpa sumbatan dan menghindarkan pada jebakan kekuasaan.

Dia mengatakan masa jabatan yang terlalu lama akan membawa pada kekuasaan absolut. 

"Indonesia punya pengalaman sejarah yang tak indah tuk dikenang akibat tak adanya batas masa jabatan Presiden ini. Amendemen pembatasan masa jabatan ini sebagai respon agar pengalaman orla (orde lama) dan orba (orde baru) tak kembali terulang dalam perjalanan sejarah bangsa ini," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas