TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur (PDIP Jatim) memutuskan mengusulkan Puan Maharani jadi calon presiden (capres) dari PDIP di Pilpres 2024.

Keputusan itu berdasarkan hasil Rakerda DPD PDIP Jatim yang digelar di Gedung Kesenian Kota Blitar, Senin (21/6/2021). 

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun menyebut, para kader tersebut tidak tertib dalam berorganisasi.

Sebab, kendati usulan itu sah-sah saja, masalah pencapresan itu merupakan ranah prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau dari aspek kedisiplinan struktur partai tidak disiplin kalau mengusulkan. Itu merupakan hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Kalau itu diikuti dibicarakan, berarti tidak disiplin dalam berorganisasi," kata Komarudin saat dikonfirmasi Tribunnews, Kamis (24/6/2021).

Komarudin kembali mengingatkan bahwa soal pencapresan merupakan hak prerogatif ketua umum sesuai hasil Kongres V PDIP 2019 lalu.

Baca juga: PDIP Jatim Usulkan Puan Jadi Capres 2024, Djarot: Semua Tahu Urusan Capres Hak Prerogatif Ketua Umum

Menurutnya, saat ini lebih baik para kader PDIP membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Silakan mereka mendukung Mbak Puan, silakan itu kan hak suara mereka, tapi proses pemilihan presiden 3 tahun yang akan datang. Sebaiknya sekarang seluruh kader fumgsionaris partai itu harus bersatu bersama-sama pemerintah untuk mengatasi kesulitan negara hari ini," ujarnya.

"Jadi kalau sudah memberikan kewenangan prerogatif kepada ketua umum untuk memtuskannya jangan didorong-dorong lagi. Itu kan sama speerti intervensi kewenangan yang diberikan oleh kongres," pungkas Anggota Komisi II DPR RI itu.