Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah turut menangani stunting, agar terus melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan mencapai angka 14 persen pada 2024.

“Bapak Presiden telah meminta BKKBN untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Permintaan ini tentu saja didasari atas pertimbangan pentingnya peran keluarga dalam melakukan penurunan stunting,” kata Ma'ruf dalam cara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-28 Tahun 2021, serta Peluncuran Vaksinasi Bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Anak Usia 12-18 Tahun, melalui konferensi video, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Covid-19 Serang Anak-Balita, Jokowi Tunjuk BKKBN Tangani Covid Ibu Hamil dan Anak

Untuk mencapai target tersebut, Wapres pun meminta BKKBN agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sebab, menurutnya percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, akademisi dan juga lembaga swadaya masyarakat.

Baca juga: Wapres Tekankan Peran Aktif Keluarga dalam Penanggulangan Stunting

“Koordinasi ini penting karena penanganan stunting memerlukan kerjasama berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program/kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya tetapi diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting,” tambahnya.

Dia mencontohkan soal penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik di suatu wilayah akan sangat membantu penurunan prevalensi stunting.

“Untuk Pemerintah Daerah, saya minta agar koordinasi antar sektor dikuatkan dan berbagai sumber anggaran dioptimalkan, untuk dapat memastikan layanan yang diperlukan betul-betul tersedia dan diterima oleh keluarga,” pintanya.

Sementara itu, kepada para penyedia layanan di lapangan, Wapres meminta agar dapat memastikan bahwa layanan yang disediakan betul-betul diterima oleh kelompok sasaran dengan kualitas yang baik.

“Jangan sampai intervensi yang dilakukan menjadi salah sasaran, karena jika itu yang terjadi, berapapun alokasi anggaran yang diberikan, target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai,” ujarnya.

Terakhir, sehubungan dengan masih adanya pandemi Covid-19, Wapres berharap pelayanan kesehatan khususnya kepada anak dan ibu hamil dapat terus berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

“Saya ingin memastikan bahwa pelayanan gizi dan kesehatan terutama untuk anak dan ibu hamil tidak terhenti, agar sasaran penurunan prevalensi stunting dapat dicapai,” pungkasnya.

Tampak hadir secara virtual dalam acara ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito, para Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia, serta para Mitra BKKBN dan segenap penggerak Kampung KB di seluruh Indonesia.

Sementara, Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.