TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P, Charles Honoris mengaku heran dengan pilihan pemerintah yang tidak mau menerapkan lockdown.

Terlebih, alasan pimpinan daerah yang menyebut tidak adanya anggaran jika menerapkan lockdown.

Hal ini disampaikan Charles dalam diskusi bersama Najwa Shihab pada Rabu (30/6/2021) malam.

"Saya tidak pernah bisa menerima alasan bahwa kita tidak punya anggaran untuk mengambil keputusan yang paling tepat dalam menghentikan laju penularan Covid-19 di Indonesia," kata Charles, dikutip dari tayangan Youtube Najwa Shihab, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 IDI: Skenario PPKM Darurat Lebih Masuk Akal

Padahal, Charles mengingatkan, sesuai amanat UUD 1945 alinea keempat, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia.

Sehingga, dalam kondisi darurat Covid-19 seperti saat ini, seharusnya pemerintah memprioritaskan nyawa dari warga Indonesia.

"Negara wajib dan harus memprioritaskan nyawa dan keselamatan rakyat Indonesia, jadi prioritas nomor satunya adalah nyawa," ungkap Charles.

Lebih lanjut, Charles juga mengungkap adanya anggaran yang masih tersedia untuk penanganan Covid-19 di berbagai kementerian, dan di daerah.

Dalam laporan yang ia terima, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah masih tersedia untuk penanganan Covid-19.

Ia pun menyayangkan anggaran tersebut justru minim penyerapannya.

"Anggaran DAU dan DBH, yang 8 persennya dialokasikan untuk penanganan Covid-19, ini penyerapannya rendah sekali."

"Dari Rp46,5 triliun yang direalokasi untuk penanganan Covid, di daerah penyerapannya sampai juni 2021 baru 23 persen," tutur Charles.

Baca juga: Pengusaha Nilai Kebijakan PPKM Darurat Perpanjang Masa Resesi Ekonomi

Charles pun menuturkan, penyerapan anggaran tersebut tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Tercatat, Provinsi Jawa Timur baru menyerap anggaran sebesar 13,39 persen.